kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.774.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.000   153,00   0,86%
  • IDX 5.941   -254,36   -4,11%
  • KOMPAS100 785   -38,94   -4,72%
  • LQ45 589   -30,28   -4,89%
  • ISSI 206   -8,52   -3,97%
  • IDX30 334   -15,73   -4,50%
  • IDXHIDIV20 412   -15,89   -3,71%
  • IDX80 89   -4,83   -5,16%
  • IDXV30 113   -4,09   -3,48%
  • IDXQ30 108   -4,46   -3,97%

Analis rekomendasikan buy saham WIKA


Kamis, 28 April 2016 / 22:10 WIB


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ingin memperkuat permodalan tahun ini untuk bisa menggarap proyek-proyek infrastruktur. Oleh karena itu, perseroan tetap berencana right issue tahun ini meskipun Penyertaan Modal Negara (PMN) dibatalkan.

WIKA akan menyusulkan kepada kementerian BUMN untuk melakukan right issue dengan tingkat dilusi pemerintah maksimal 9% dengan target perolehan dana Rp 2 triliun.

Bintang Perbowo, Direktur Utama WIKA mengatakan, mengatakan penguatan modal tersebut sangat diperlukan perseroan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah. "Kita akan meminta izin kepada pemegang saham mayoritas minggu depan untuk right issue sekitar 9%-10% dilusinya jika PMN tidak jadi," katanya di Jakarta, Kamis (28/4).

Dengan penambahan ekuitas sebesar Rp 2 triliun maka perseroan akan memiliki ruang untuk mencari tambahan pendanaan eksternal sebesar Rp 6 triliun tahun ini. Oleh karena, kata Bintang, perseroan akan bisa mengantongi dana sekitar Rp 8 triliun tahun ini untuk membidik proyek kelistrikan, jalan tol dan lain-lain. Sedangkan rasio utang terhadap ekuitas WIKA per akhir tahun 2015 sudah mencapai 2,5 kali.

WIKA telah mengajukan PMN kepada pemerintah sebesar Rp 4 triliun tahun ini. Namun pembahasan pemberian penyertaan modal negara tersebut masih tertunda dan akan di bahas kembali dalam APBNP 2016.

Pemerintah saat ini memiliki 65,05% saham WIKA, dan 34,95% sisanya dimiliki oleh publik. Jika rencana right issue tersebut diizinkan maka porsi kepemilikan pemerintah akan berkurang menjadi sekitar 55% namun masih tetap mayoritas.




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Supply Chain End-to-End: From Forecast to Customer Value

[X]
×