Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja Emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya diperkirakan bergerak negatif di tahun 2025. Sentimen buruk dari ketidakpastian proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menyeret emiten BUMN Karya.
Asal tahu saja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memutuskan menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.
Hal itu tercantum dalam surat bernomor B/380/M.SM.01.00/2025 yang ditandatangani Menteri PANRB Rini Widyantini tertanggal 24 Januari 2025.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa faktor penundaan karena penataan organisasi dan tata kerja di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) masih dalam tahap konsolidasi internal.
Selain itu, pembangunan gedung perkantoran serta unit hunian ASN di IKN juga masih mengalami penyesuaian hingga akhir 2024 akibat perubahan jumlah kementerian dan lembaga yang akan berkantor di ibu kota baru.
Baca Juga: Awasi Harganya, Inilah Daftar Saham BUMN yang Diprediksi Beri Dividen Besar 2025
Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN, pemerintah akan mengumumkan kembali kemudian.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN. Alokasi anggaran IKN untuk periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Meskipun huru-hara proyek IKN terjadi, BUMN Karya masih terus melangsungkan penyelesaian pembangunan di ibu kota baru.
Misalnya, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang hingga hari ini telah mengerjakan 13 proyek di IKN dengan total nilai kontrak secara keseluruhan mencapai Rp 11,2 triliun.
Sementara, proyek yang saat ini masih ongoing sebanyak tujuh proyek dengan nilai kontrak Rp 3,7 triliun.
Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya mengatakan, proyek-proyek tersebut merupakan proyek strategis yang akan mendukung infrastruktur utama penunjang IKN.
“Di antaranya seperti Tol IKN Segmen 3B-2 Kariangau-Tempadung, Tol Sepinggan Paket 1B, Jaringan IPAL 1 dan 3 KIPP, dan lain-lain,” ujarnya kepada Kontan, Senin (3/2).
PT PP (Persero) Tbk (PTPP) pun sama. Sebab, sampai dengan saat ini, proyek PTPP di IKN masih berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan.
Per Januari 2025, ada 13 proyek yang dikerjakan PTPP di IKN. Proyek Tol IKN Segmen 3B, Road to heaven IKN/ Akses Masjid, Jalan Seksi 6C-1, Gedung Kantor Presiden, Istana Negara dan Lapangan Upacara, dan Gedung Kemensetneg progresnya sudah 100%.
Sementara, proyek ongoing ada Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Tahap 2 yang progresnya 91,12%, Tol IKN Segmen 3B Tahap 2 54,58%, Sisi Udara Bandara VVIP IKN 88,44%, Proyek West Residence 19,18%, Rusun ASN1 93,47%, Komplek Perkantoran BI 95,38%, dan Kantor PUPR Wing 2 41,38%.
“Untuk tahun 2025, sampai dengan saat ini belum ada proyek baru di IKN,” ujar Sekretaris Perusahaan PTPP, Joko Raharjo, kepada Kontan, Senin (3/2).
Jika melihat raihan nilai proyek baru para emiten BUMN Karya, mayoritas pendanaan atau pemegang proyek masih berasal dari pemerintah.
Contohnya WIKA yang meraih kontrak baru sebesar Rp 20,7 triliun di tahun 2024. Di mana, persentase proyek mayoritas berasal dari pemerintah, yaitu sebesar 35,8%. Disusul, swasta sebesar 35,32%, BUMN 28,45%, dan investasi 0,42%.
Lalu PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperoleh kontrak baru sebesar Rp 20 triliun hingga Desember 2024. Jika diurai dari sumber pendanaan, proyek dari pemerintah sebesar 49%, swasta 16%, serta sisanya BUMN dan lainnya.
Sedangkan PTPP raih kontrak baru sebesar Rp 27,09 triliun sepanjang tahun 2024. Sebesar 44% proyek berasal dari pemerintah, 29% dari BUMN, dan 27% dari swasta.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) meraih nilai kontrak baru Rp 6,8 triliun per Oktober 2024. Dilihat dari pemberi kerja, mayoritas alias 89,5% berasal dari pemerintah dan BUMN. Sisanya 10,5% berasal dari pengembangan bisnis (business development).
Research Analyst Panin Sekuritas, Aqil Triyadi mengatakan, ketidakpastian proyek IKN akan memengaruhi kinerja emiten BUMN Karya secara negatif.
“Waktu pengerjaan proyek di IKN bisa lebih lama dan nilai perolehan kontrak emiten akan melambat dari tahun sebelumnya,” ujarnya kepada Kontan, Senin (3/2).
Aqil juga mengingatkan bahwa kinerja emiten BUMN Karya pada 2024 masih tertekan lantaran adanya hajatan politik yang membuat pemilik proyek cenderung wait and see.
“Yang masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan hanya PTPP per kuartal III 2024 kemarin dan perolehan kontrak barunya lebih baik dibandingkan peers,” tuturnya.
Baca Juga: Dukung Dekarbonisasi, WIKA Beton (WTON) Teken Kerjasama dengan Fairatmos
Jika di tahun 2025 BUMN Karya masih bergantung terhadap proyek pemerintah, dampaknya akan kurang positif ke kinerja para emiten.
“Sebab, program pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran infrastruktur juga turun di tahun 2025,” ungkapnya.
Alhasil, Aqil memiliki outlook neutral untuk sektor konstruksi dan rekomendasi hold dengan mencermati emiten yang masih memiliki kinerja positif, yaitu PTPP.
Analis Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora melihat, huru-hara proyek IKN akan membuat perolehan nilai kontrak emiten BUMN Karya turun.
Penurunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81 triliun menjadi Rp 29,95 triliun pada tahun 2025 juga membuat berat prospek emiten BUMN Karya.
“Suku bunga yang masih tinggi dan juga swasta yang akan ikut proyek infrastruktur juga akan menjadi pemberat kinerja mereka,” ujarnya kepada Kontan, Senin (3/2).
Andhika mengingatkan, kinerja operasional BUMN Karya di tahun 2024 tergolong masih berat karena tahun politik, transisi pemerintahan, dan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang masih tinggi.
Perolehan kontrak BUMN Karya pada 2024 terhadap proyek pemerintah juga masih berkisar 30%-40% dari total raihan kontrak baru.
“Alhasil, kinerja BUMN Karya bisa semakin tertekan tahun ini lantaran sentimen negatif dan ketergantungan dengan proyek pemerintah,” ungkapnya.
Jika dilihat dari pergerakan sahamnya, WIKA tercatat menjadi jawara dengan kenaikan harga sebesar 1,67% di tahun 2024.
“Sementara, kalau dilihat dari kinerja operasional, PTPP yang jadi jawara dengan peningkatan laba sebesar 11,49% year on year (YoY) per kuartal III 2024,” paparnya.
Alhasil, Andhika masih menyarankan wait and see untuk saham emiten BUMN Karya, karena pergerakannya yang saat ini masih downtrend.
Baca Juga: Cermati Efek Kebijakan Tarif Impor Trump ke Kinerja Emiten Komponen Otomotif
Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas melihat, selain kondisi di atas, sentimen negatif lain yang bakal memengaruhi kinerja emiten BUMN Karya adalah proses restrukturisasi yang belum selesai, proyek yang tertunda, kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), dan proses hukum yang berlarut-larut.
Sedangkan, sentimen positif bisa saja datang jika pemulihan ekonomi sehingga meningkatkan permintaan jasa konstruksi, regulasi yang mendukung, efisiensi biaya, dan keberhasilan restrukturisasi utang.
Senada dengan Andhika, WIKA tampil sebagai jawara dengan kenaikan kinerja saham yang signifikan sepanjang tahun lalu. Sayangnya, harga saham para emiten BUMN Karya saat ini belum mencerminkan kinerja bisnisnya.
Sementara, jika dilihat dari sisi kinerja fundamental, yang pantas menjadi jawara tahun lalu adalah PTPP dan ADHI. “PTPP dan ADHI juga berpeluang menjadi jawara di tahun ini,” ungkapnya.
Raihan nilai kontrak emiten BUMN Karya tahun 2024 yang secara mayoritas berasal dari pemerintah mencerminkan ketergantungan yang tinggi.
“Besar kemungkinan kinerja emiten BUMN Karya bisa anjlok karena banyak di kontribusi dari perolehan proyek pemerintah,” tuturnya.
Sukarno merekomendasikan wait and see atau netral untuk jangka pendek untuk emiten BUMN Karya. Namun, investor boleh hold untuk PTPP dengan target harga Rp 370 per saham, ADHI Rp 230 per saham, dan WIKA Rp 270 per saham.
Selanjutnya: Emiten Ritel Tersengat Momentum Ramadan dan Lebaran, Cek Saham Rekomendasi Analis
Menarik Dibaca: Jadwal KRL Jogja-Solo Pada 4 Sampai 5 Februari 2025, Catat Moms!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
