Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah berpotensi mengoleksi penawaran Rp 20 triliun - Rp 25 triliun dalam lelang Surat Utang Negara, Selasa (19/7).
Situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, ada lima seri SUN yang ditawarkan oleh pemerintah.
Pertama, SPN03161020 dengan imbalan diskonto yang tenggat waktunya 20 Oktober 2016.
Kedua, SPN12170720 dengan imbalan diskonto yang akan kadaluarsa pada 20 Juli 2017.
Ketiga, FR0053 dengan kupon 8,25% yang bakal jatuh tempo pada 15 Juli 2021.
Keempat, FR0056 berkupon 8,37% yang tenggat waktunya 15 September 2026.
Kelima, FR0072 berkupon 8,25% yang bakal kadaluarsa pada 15 Mei 2036.
Pemerintah membidik target indikatif Rp 12 triliun dengan target maksimal Rp 18 triliun. Dana hasil lelang ditujukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Setelmen akan berlangsung pada 21 Juli 2016.
Ariawan, Fixed Income Analyst PT BNI Securities menduga, lelang SUN pekan depan berpeluang meraup penawaran hingga Rp 20 triliun - Rp 25 triliun. Minat investor diramal bakal tinggi, terutama investor asing. Sebab, imbal hasil obligasi negara yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia terbilang atraktif.
Mengacu Asian Bonds Online per Jumat (15/7), imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun mencapai 7,16%. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang imbal hasil obligasi bertenor sama negara Filipina 4,43%, Thailand 1,9%, Vietnam 6,98%, serta Amerika Serikat 1,53%.
"Bahkan obligasi pemerintah Jerman dan Jepang minus. Hal ini akan mendorong permintaan SUN dalam lelang cukup besar," terangnya.
Apalagi pemerintah juga menawarkan SUN seri FR0056. Instrumen tersebut merupakan salah satu obligasi negara yang sangat aktif di pasar sekunder. FR0056 bahkan sering mencatatkan volume perdagangan terbesar setiap hari. Oleh karena itu, Ariawan menerawang, FR0056 masih bakal menjadi primadona dalam lelang pekan depan.
Ariawan menyarankan investor untuk meminta yield yang moderat atau rendah agar dapat dimenangkan oleh pemerintah.
Maklum, dengan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang hampir tercapai, bargaining power pemerintah lebih besar.
Mengacu data SUN dwi mingguan DJPPR per 21 Juni 2016, pemerintah telah meluncurkan SBN sebanyak Rp 441,36 triliun atau 79,42% dari target keseluruhan yang dipatok Rp 555,72 triliun.
"Pemerintah tidak akan serap (lelang SUN) banyak kalau yield yang diminta tinggi," terkanya. Sebab, biaya pendanaan alias cost of fund pemerintah akan melambung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News