RUPSLB PP Properti (PPRO) Setujui Perubahan Susunan Direksi dan Nomenklatur Jabatan

Penulis: Muhammad Alief Andri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) melengkapi susunan direksi melalui pengangkatan Adi Suryolaksono sebagai Direktur Pengelolaan Bisnis dan HCM. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Kamis (22/10/2026).

RUPSLB juga menyetujui perubahan nomenklatur jabatan direksi menjadi Direktur Keuangan serta Direktur Pengelolaan Bisnis dan HCM. Pengangkatan Adi berlaku sejak rapat ditutup.

RUPSLB tersebut dihadiri pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 40,17 miliar saham, setara dengan 65,14% dari seluruh saham PPRO dengan hak suara yang sah.

Baca Juga: OJK Perpanjang Buyback Saham Tanpa RUPS hingga Juni 2027, Ini Ketentuannya

Selain mengangkat Adi, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Nurjaman dari jabatan direktur. PPRO menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi Nurjaman selama menjabat.

Direktur Utama PPRO Dyah Rahadyannie mengatakan, penguatan susunan direksi diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pengelolaan bisnis, keuangan, dan sumber daya manusia, sekaligus mendukung pelaksanaan strategi perusahaan.

“Fokus kami adalah membangun fondasi usaha yang semakin sehat dengan meningkatkan kinerja keuangan guna mendukung pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Dyah dalam keterangan resmi, Senin (26/10/2026).

Baca Juga: Mitrabahtera Segara (MBSS) Kantongi Kontrak Pengangkutan Material 500.000 Ton/Bulan

Dengan perubahan tersebut, susunan direksi PPRO adalah sebagai berikut:

• Direktur Utama: Dyah Rahadyannie

• Direktur Keuangan: Ikhwan Putra Pradhana

• Direktur Pengelolaan Bisnis dan HCM: Adi Suryolaksono

Sementara itu, susunan dewan komisaris PPRO terdiri atas:

• Komisaris Utama: Fakhrul Ulum

• Komisaris Independen: Ronaldy Samuel Sinurat

• Komisaris Independen: Abdul Rahman

PPRO menyatakan perubahan susunan pengurus dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) serta kesinambungan pengelolaan usaha. Perusahaan berharap penyelarasan fungsi bisnis dan pengembangan sumber daya manusia dapat mendukung efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News