UU BUMN Baru Berlaku, Investor Soroti Prospek Imbal Hasil Obligasi BUMN

Selasa, 22 Juli 2025 / 06:15 WIB

ILUSTRASI. Pasar obligasi korporasi diperkirakan akan mencermati ulang prospek investasi pada surat utang badan usaha milik negara (BUMN), seiring dengan mulai berlakunya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar obligasi korporasi diperkirakan akan mencermati ulang prospek investasi pada surat utang badan usaha milik negara (BUMN), seiring dengan mulai berlakunya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

UU yang disahkan pada 24 Februari 2025 ini menetapkan bahwa keuangan BUMN dan Danantara tidak lagi tercatat sebagai bagian dari keuangan negara.

Perubahan ini dinilai berpotensi mengubah persepsi risiko investor terhadap obligasi korporasi milik negara.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman menilai bahwa prospek imbal hasil (yield) obligasi BUMN ke depan cenderung meningkat dan bisa menjadi lebih premium.

"Regulasi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya jaminan pemerintah terhadap surat utang BUMN, yang selama ini dianggap memiliki jaminan implisit," kata Rizal kepada Kontan.co.id, Senin (21/7).

Ia menjelaskan, hilangnya jaminan tersebut, ditambah tekanan fiskal pemerintah serta meningkatnya persepsi risiko dari pasar, dapat menjadi katalis naiknya yield.

“Investor tentu akan meminta imbal hasil lebih tinggi untuk mengkompensasi ketidakpastian baru tersebut,” lanjutnya.

Meski demikian, Rizal menilai yield obligasi BUMN masih bisa tetap stabil apabila pemerintah melakukan intervensi terukur.

Salah satunya melalui skema credit enhancement dari Danantara, yang berfungsi meningkatkan kualitas kredit surat utang agar dinilai lebih aman oleh investor.

Selain itu, partisipasi investor institusi negara dan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat rating surat utang juga bisa menjadi strategi menjaga minat pasar.

Namun, Rizal mengingatkan bahwa efektivitas upaya stabilisasi sangat bergantung pada komunikasi pemerintah yang konsisten dan kredibel, terutama terkait peran Danantara.

“Tergantung apakah Danantara hanya akan menjadi penopang pasif atau difungsikan sebagai instrumen aktif dalam meredam risiko pasar,” pungkasnya.