Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana mengumumkan struktur lengkap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada pekan ini atau paling lambat awal pekan depan.
Seperti diketahui, BPI Danantara diresmikan pada 24 Februari 2025 oleh Prabowo melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2025, termasuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara.
Tak sedikit dari publik dan ekonom yang pesimistis dan mengkritik bahwa pembentukan komite ini berpotensi menambah birokrasi tanpa kontribusi jelas dan menunjukkan perencanaan Danantara yang kurang matang.
Baca Juga: Investor Pandang Era Prabowo-Gibran Positif untuk Pasar Modal Indonesia
Di satu komite ini bisa saja dibentuk untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Danantara. Namun, kenyataannya komite tersebut tidak diatur dalam UU BUMN, sehingga bersifat ad hoc dan bisa dibubarkan kapan saja.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menyampaikan, jika Danantara diisi oleh sosok yang berafiliasi politik, komite ini dikhawatirkan hanya menjadi alat kepentingan tertentu.
Di sisi lain, Liza mencermati keriuhan seputar Danantara sempat dituding menjadi alasan rontoknya IHSG di tengah kondisi pasar modal global yang juga sedang tidak menentu.
"Minimnya sentimen positif di pasar modal, seyogianya tidak lagi diperparah oleh sepak terjang pemerintah yang serampangan, membuat iklim investasi menjadi semakin buram," katanya kepada Kontan, Senin (10/3).
Baca Juga: Menyongsong Indonesia Emas 2045, Pasar Modal Indonesia Berada di Tangan Generasi Muda
Memang pemerintah telah memasang figur terkenal dalam Dewan Pengawas Danantara, seperti Ray Dalio dan Tony Blair. Namun, lanjut Liza, aksi riil dari Danantara bersama figur itu akan diawasi ketat oleh pelaku pasar dan investor.
Pada tahap awal ini, ada tujuh BUMN yang masuk dalam pengelolaan Danantara. Mereka ialah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
