OJK belum juga restui mega rights issue RIMO

Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) tak kunjung mengantongi restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merealisasikan rencana korporasinya.

Perseroan berniat menggelar rights issue dan mengubah lini bisnis dari perusahaan ritel menjadi perusahaan properti.

Sebelum merealisasikan rencana itu, perseroan harus mendapatkan izin OJK terlebih dahulu untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Baru, setelah itu meminta perstujuan pemegang saham.

Namun, sudah empat kali emiten ini gagal melangsungkan RUPSLB. Hari ini, Kamis (20/8) seharusnya RIMO menggelar RUPSLB.

Tetapi, Pahala Silaban, Direktur RIMO dalam pernyataan resmi mengatakan, RUPSLB kembali diundur menjadi 28 Agustus 2015 mendatang.

Noor Rachman, Deputi Komisioner bidang Pasar Modal OJK mengatakan, alasan belum diberikan izin karena perseroan belum bisa memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta.

"Ada beberapa dokumen yang harus mereka penuhi, termasuk data pihak-pihak terkait (transaksi)," ujar Noor, Rabu (19/8) malam.

Kabar yang beredar, aksi rights issue ini merupakan aksi backdoor listing yang dilakukan oleh Benny Tjokorosaputro.

Namun, Noor Rachman enggan memberikan konfirmasi apakah hal itu yang tengah diselidiki olehnya.

T. Guntur Pasaribu, Presiden Direktur Mark Asia Strategic, penasihat keuangan RIMO sebelumnya meyakinkan, aksi koporasi RIMO bukan backdoor listing.

Pasalnya, tidak ada afiliasi yang melibatkan pembeli siaga dan perusahaan yang akan diakuisisi. Begitu juga keterlibatan Benny dalam transaksi tersebut.

Tidak hanya OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI) pun ingin memastikan hal tersebut.

Beberapa waktu lalu, otoritas pasar modal ini menyurati manajemen RIMO untuk meminta penjelasan. Terutama terkait pihak-pihak yang bertransaksi.

RIMO berencana menerbitkan 30,6 miliar saham. Harga eksekusi dibanderol Rp 265 per saham dan harga nominal Rp 250 per saham.

Sehingga, total aksi korporasi ini mencapai Rp 8,1 triliun. Pembeli siaga rights issue RIMO adalah hedge fund bernama Haven Capital Pte Ltd yang mengelola Have Fund II. Adapun, rights issue ini memiliki efek dilusi 98,9%.

Manajemen RIMO telah menjelaskan, pemilik Haven Capital adalah Kelvin Kwok Ying Choy.

Selanjutnya mayoritas atau sektiar 77,65% dana rights issue untuk mengakusisi 99,99% saham Hokindo Mediatama. Nilainya berkisar Rp 6,25 triliun.

Saat ini, pemegang saham Hokindo adalah PT Fajarindah Megah Perkasa sebesar 99,99% dan Okto Rikiko sebesar 0,002%.

Pemegang saham Fajarindah adalah perusahaan asal Hong Kong, Timewell Enterprise Ltd dan Ardyan Yahya. Masing-masing menggenggam 99,99% dan 0,01%.

Timewell bergerak di bidang investasi dan perdagangan umum. Pemegang saham Timewell adalah Megacorp Investments Limited milik Ferry Tedjasasmita yang berkewarganegaraan Singapura.

Pihak RIMO mengaku, tidak ada keterkaitan baik antara Haven Capital dan Hokindo, Haven Capital dan Hokindo dengan pemegang saham RIMO.

Asal tahu saja, Direktur Utama Hokindo adalah adik Benny, yakni Teddy Tjokorosaputro.

Fokus bisnis Hokindo bergerak di bidang properti untuk perkotaan yang berbasis di sejumlah wilayah. Seperti, Jakarta, Cianjur, Serang, Sumbawa, Banjarmasin, Kendari, Balikpapan, Pontianak dan Bekasi.

Hokindo juga berencana melakukan diversifikasi bisnis dengan mengembangkan apartemen, mall, superblock, warehouse dan komplek perumahan.

Total landbank perseroan hampir mencapai 1.200 hektare (ha). Jika rights issue dan akuisisi terlaksana, RIMO akan mengubah lni bisnis usaha dari perusahaan ritel menjadi properti.

Oleh karena itu, perseroan akan melepas sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang ritel.

Mereka ada adalah PT Rimo Surabaya Lestari, PT Rimonet Inti Cemerlang, dan PT Rimo Nusantara Mandiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News