Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa emiten BUMN menghadapi masalah keuangan dan dugaan korupsi yang memperlemah kinerja mereka.
PT Indofarma Tbk (INAF) mengalami masalah keuangan, dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Senin (20/5).
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menghadapi dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan alat bukti dan memanggil saksi.
Baca Juga: Saham TLKM Melorot Kala IHSG Rebound, Ada Laporan Dugaan Korupsi dari Audit Internal
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) juga mengalami masalah keuangan dengan rugi sebesar 150,59% menjadi Rp 939,55 miliar pada kuartal I 2024, dibandingkan rugi Rp 396,60 miliar pada kuartal I 2023. WSKT juga gagal mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.
Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan, menyatakan bahwa kasus Telkom melengkapi daftar panjang BUMN yang bermasalah dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
BUMN sering kali terpengaruh oleh intervensi politik, yang membuka ruang terjadinya praktik korupsi. "Sebaik apapun prospek industrinya, jika manajemennya bermasalah maka kinerjanya akan selalu rendah atau buruk," ujarnya pada Kamis (23/5).
Baca Juga: Saham PGAS Masih Ngegas Meski Diterpa Dugaan Korupsi, Sahamnya Masih Layak Dibeli?
Awalnya, status BUMN dipandang positif oleh pasar karena dukungan kebijakan dan proyek dari pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, profitabilitas emiten BUMN menurun dan maraknya korupsi menunjukkan bahwa hal-hal strategis tersebut tidak menambah nilai perusahaan.
"Jika persepsi korupsi semakin kuat di emiten BUMN, pasar akan mengurangi atau menghilangkan porsinya dalam portofolio mereka," tambahnya.
Kasus korupsi sangat sensitif dalam mempengaruhi performa saham, banyak emiten yang terlibat korupsi kini ditinggalkan pasar, ditunjukkan dengan penurunan likuiditas dan harga saham.
"Pada emiten non-BUMN, perubahan pemegang saham pengendali biasanya menjadi solusi, tetapi hal ini sulit untuk BUMN," ungkapnya.
Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, mengatakan bahwa meskipun emiten BUMN dimiliki negara, kinerjanya tidak selalu bagus karena banyak faktor seperti penugasan sosial dari negara dan pemilihan manajemen yang kurang profesional.
Baca Juga: Peluang Swasta dari Merger BUMN Karya
"Ini akan berdampak pada kinerja dan kepercayaan investor terhadap emiten BUMN," ujarnya pada Kamis (23/5).
