Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten BUMN Karya akan kembali menghadapi badai cobaan sebagai dampak dari pemangkasan anggaran infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.
Asal tahu saja, instruksi efisiensi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menyebabkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pagu 2025 dipangkas. Semula, pagu anggaran PU ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun pada awal 2025, kemudian dipangkas menjadi Rp 81,38 triliun hingga hanya tersisa Rp 29,57 triliun. Namun setelah adanya rekonstruksi, pemangkasannya dikurangi menjadi Rp 60,47 triliun, sehingga pagi anggaran Kementerian PU berubah menjadi RP 50,48 triliun.
Pemangkasan anggaran infrastruktur itu pun telah berdampak langsung ke kinerja salah satu emiten BUMN Karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). WIKA mengaku mengalami penurunan arus kas dan raihan nilai kontrak baru akibat kebijakan tersebut.
“Hal itu dilatarbelakangi oleh kondisi usaha industri konstruksi yang menantang akibat adanya pemangkasan anggaran infrastruktur oleh pemerintah di tahun 2025 yang turun signifikan dibandingkan dengan tahun 2024,” kata Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya dalam keterbukaan informasi tanggal 14 Februari 2025.
Baca Juga: Saham WIKA Disuspensi Bursa, Begini Tanggapan Manajemen
Dinamika kebijakan dan kondisi proyek turut menyebabkan penyerapan PMN yang diterima di tahun 2024 belum dapat diserap sepenuhnya. Kedua kondisi ini mengakibatkan WIKA mengalami keterbatasan unrestrictred cash dan penurunan penjualan lantaran terjadi penurunan tender proyek di tahun 2024.
Gara-gara itu juga, WIKA juga tak sanggup membayar pokok obligasi jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025. Ada dua surat utang jatuh tempo yang gagal dibayarkan pokoknya oleh WIKA, yaitu Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (WIKA02ACN2) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (SMWIKA02ACN2).
Pokok Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 sebesar Rp 1,75 triliun. Obligasi Seri A berjangka waktu tiga tahun, terhitung sejak tanggal 18 Februari, dalam jumlah sebesar Rp 593,95 miliar.
Sementara, pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 sebesar Rp 750 miliar. Sukuk Seri A yang berjangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal 18 Februari 2022, dalam jumlah sebesar Rp 412,90 miliar.
Kegagalan WIKA membayar pelunasan pokok surat utang tersebut membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian perdagangan sementara alias suspensi saham WIKA sejak 18 Februari 2025 hingga hari ini.
Sampai tanggal 14 Februari, WIKA pun belum mendapatkan kontrak baru di tahun 2025 yang dapat digunakan untuk menghasilkan arus kas masuk yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas keseluruhan nilai obligasi dan sukuk yang jatuh tempo di tanggal 18 Februari 2025.
Meskipun begitu, WIKA masih terus berupaya melakukan pemenuhan kewajiban atas bunga obligasi dan imbal hasil sukuk kepada para pemegang obligasi dan sukuk sesuai jadwal dalam perjanjian.
WIKA juga telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi dan sukuk di tahun 2024 sebesar Rp 1,27 triliun, baik yang telah jatuh tempo maupun melalui mekanisme call option (pelunasan dipercepat) sebagai pemenuhan perseroan atas kewajibannya.
“Namun, di tengah dinamika kondisi bisnis yang dihadapi serta upaya WIKA untuk terus melakukan transformasi, perseroan masih memerlukan waktu dan dukungan dari para pemegang obligasi dan sukuk serta para stakeholder,” kata Mahendra saat dihubungi ulang oleh Kontan, Selasa (18/2).
Tak hanya WIKA, sejumlah emiten BUMN Karya lainnya juga turut terdampak dengan langkah efisiensi anggaran tersebut.
Baca Juga: Adhi Karya (ADHI) Catat Raihan Nilai Kontrak Baru Rp 257,2 Miliar Per Januari 2025
Misalnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) yang turut menyayangkan langkah pemangkasan anggaran infrastruktur itu. Sekretaris Perusahaan ADHI, Rozi Sparta mengatakan, pemangkasan anggaran berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan.
“Hal itu tampak dari kontribusi perolehan kontrak pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (21/2).
Di tengah kondisi yang menantang, ADHI membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 257,2 miliar per Januari 2025. Saat ini, ADHI pun tengah menggarap 105 proyek dan menargetkan raihan nilai kontrak baru di tahun 2025 naik 30%-40% dari raihan tahun 2024.
Namun, dengan penyesuaian prioritisasi program dan anggaran pemerintah, terdapat penyesuaian ulang untuk sejumlah proyek.
“Salah satunya adalah timeframe penyelesaian proyek yang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan anggaran proyek pemerintah,” ungkapnya.
ADHI juga menyiapkan beberapa langkah untuk merespons dinamika perubahan anggaran pagu 2025.
“Di antaranya, memaksimalkan peluang perolehan kontrak segmentasi proyek BUMN/D dan swasta, serta optimalisasi capex dan opex tahun 2025,” papar Rozi.
Baca Juga: PT PP (PTPP) Kantongi Kontrak Baru Rp 1,25 triliun per Januari 2025
Di sisi lain, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) mengaku masih optimistis meskipun anggaran infrastruktur pagu 2025 dipangkas.
Sekretaris Perusahaan PTPP, Joko Raharjo mengatakan, perseroan optimistis untuk mencapai target kinerja pada kuartal I tahun 2025. Per Januari 2025, PTPP mengantongi nilai kontrak baru sebesar Rp 1,25 triliun. Sampai dengan saat ini, PTPP memiliki 83 proyek on going.
PTPP juga menargetkan pertumbuhan pemasaran di tahun 2025 naik 5% dari realisasi tahun sebelumnya. Mayoritas pareto terbesar pada proyek gedung sebesar 31,19%, proyek jalan dan jembatan sebesar 26,47%, serta pelabuhan sebesar 12,95%.
“Kami berkomitmen untuk dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target serta standar kualitas dan keamanan, dengan mengutamakan risk management dan asas keberlanjutan,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (21/2).
Senior Investment Information Mirae Asset, Adityo Nugroho melihat, semua emiten BUMN karya akan terkena imbas dari pemangkasan anggaran pagu 2025.
“Namun, karena sebelumnya kondisi WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memang sudah berat, situasi ini semakin mempersuram prospek keduanya,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (21/2).
Selain itu, proyek-proyek infrastruktur dari swasta juga mungkin akan menurun di tahun ini, seiring kondisi ekonomi global yang juga masih melambat.
“Alhasil, meskipun PTPP dan ADHI kondisi neracanya lebih sehat, mereka juga tetap akan mengalami tantangan. Tapi, kondisinya masih akan lebih baik,” katanya.
Baca Juga: Simak Prospek dan Rekomendasi Kinerja Emiten BUMN Karya di Tengah Tanda Tanya IKN
Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan mengatakan, proyek pemerintah merupakan salah satu segmen bisnis BUMN Karya. Sehingga, dengan adanya penurunan atau pengurangan, maka akan berpengaruh terhadap permintaan jasa konstruksi di sektor konstruksi.
Permasalahan BUMN Karya saat ini adalah buruknya likuiditas yang memberikan pengaruh terhadap modal kerja, sehingga berdampak pada kemampuan mendapatkan dan mengeksekusi proyek. Selain itu, buruknya likuiditas menyebabkan banyak potensi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari para kreditur.
“Dengan kondisi penurunan atau pemangkasan, maka ekspektasi pasar terhadap kinerja atau performa BUMN Karya akan semakin berat,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (21/2).
Saat ini, yang sangat diperlukan oleh BUMN Karya adalah modal kerja agar mereka bisa mendapatkan dan mengeksekusi proyek, sehingga bisa menghasikan pendapatan. Kondisi tersebut pun akan memberikan harapan bagi para kreditur dan calon kreditur, sehingga proses pemulihan bisa berjalan.
Alfred pun melihat adanya harapan dari pembentukan Danantara dalam proses pemulihan BUMN Karya.
“Dengan adanya Danantara, maka akan ada proyek yang bisa dikerjakan oleh BUMN Karya. Selain itu, Danantara juga bisa menjadi opsi untuk pendanaan bagi BUMN Karya,” paparnya.
Pada kondisi keuangan saat ini, kinerja saham BUMN Karya juga masih sangat berat lantaran berbagai sentimen negatif. Menurut Alfred, jika melihat pasca Covid-19 hingga saat ini, pemerintah pun cenderung sangat lambat untuk menangani permasalahan BUMN Karya.
Pembiaran tersebut yang membuat performa likuiditas saham BUMN Karya turun signifikan. Jadi, meskipun valuasi saham sudah sangat murah, pasar tidak peduli dengan ukuran kinerja lagi dalam melihat saham BUMN Karya.
“Ada faktor ketidakpastian, terutama dari absennya kemauan dari pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Kondisi saham yang seperti ini bisa dibilang sudah masuk kategori speculative stock,” ungkapnya.
Senada, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menilai, pemangkasan anggaran infrastruktur tahun 2025 memberikan tekanan besar bagi BUMN Karya.
Efisiensi anggaran pun tidak hanya akan berdampak pada WIKA, tetapi juga akan mempengaruhi keseluruhan sektor konstruksi BUMN. Namun, kondisi yang dialami WIKA memang lebih berat dibandingkan yang lain, karena kondisi keuangan perseroan yang sudah cukup tertekan dengan tingginya utang serta arus kas yang terbatas.
“Jika kontrak baru sulit didapatkan, WIKA bisa mengalami tekanan lebih lanjut dalam menjalankan operasionalnya,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (21/2).
Menurut Ekky, rencana pemerintah untuk pembangunan rumah sakit baru dan program 3 juta rumah dapat menjadi sentimen positif bagi sektor konstruksi, khususnya bagi BUMN Karya.
Namun, tantangan dari pemangkasan anggaran 2025 lebih besar, karena menyebabkan potensi keterlambatan proyek dan rasio utang makin tinggi. Emiten dengan rasio utang tinggi dan proyek bergantung pada pemerintah, seperti PTPP dan WIKA, yang dilihat akan terdampak paling buruk.
“Mengingat faktor-faktor tersebut, sebaiknya investor lebih berhati-hati dan menunggu adanya sentimen positif atau perkembangan yang lebih jelas sebelum masuk ke sektor ini,” paparnya.
Alhasil, baik Adityo, Alfred, maupun Ekky, belum memberikan rekomendasi saham untuk emiten BUMN Karya.
Selanjutnya: Konsentrasi Anak Bisa Ditingkatkan dengan 5 Cara Ini, Orangtua Bisa Coba
Menarik Dibaca: Resep Puding Jasuke yang Manis dan Gurih, Lembut Banget di Mulut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
