kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Garuda Indonesia dan Kraktau Steel bakal dapat dana talangan, begini efeknya


Minggu, 17 Mei 2020 / 20:43 WIB
Garuda Indonesia dan Kraktau Steel bakal dapat dana talangan, begini efeknya
ILUSTRASI. Pemerintah berencana menyuntik dana talangan untuk modal kerja untuk Garuda Indonesia & Krakatau Steel.


Reporter: Nur Qolbi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menyuntik dana talangan untuk modal kerja kepada dua emiten, yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sebesar Rp 8,5 triliun dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Rp 3 triliun. Ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional pascapandemi Covid-19.

Analis Profindo Sekuritas Indonesia Dimas Wahyu Putra Pratama menilai, dana talangan ini akan membantu keuangan Garuda Indonesia dalam jangka pendek. Mengingat, jumlah utang GIAA yang jatuh tempo pada 2020 cukup besar dan kinerja bisnis penerbangan cukup terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2019, terdapat pinjaman jangka pendek dari perbankan dengan total nilai US$ 984,85 juta. GIAA juga mencatatkan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US$ 141,78 juta dan utang sukuk global US$ 500 juta yang akan jatuh tempo pada Juni 2020 mendatang.

Baca Juga: Garuda Indonesia (GIAA) merumahkan sementara 800 tenaga kerja kontrak

Begitu juga dengan KRAS. Menurut Dimas, dana talangan modal kerja dari pemerintah tersebut akan membantu manajemen KRAS untuk mempertahankan perusahaan ini.  Meskipun begitu, pinjaman tersebut akan lebih optimal jika dibarengi dengan pembatasan impor baja yang selama ini membanjiri pasar dalam negeri.

Dengan begitu, KRAS dapat lebih bersaing dengan produsen baja lainnya. "Industri ini penting dan vital bagi pembangunan dan jumlah kebutuhan baja besar. Dari sisi harga, produk KRAS termasuk mahal ya karena beban cost yang sudah tinggi makanya harus cut off," tutur Dimas kepada Kontan.co.id, Minggu (17/5).

Baca Juga: Inilah penjelasan Kementerian BUMN soal the new normal BUMN




TERBARU

[X]
×