Begini Respons Pelaku Pasar Soal Postur Anggaran Pemerintah di 2026

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo telah mengumumkan rancangan postur anggaran negara untuk tahun 2026, dengan target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,4%.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun, atau naik 4,76% dibandingkan target APBN 2025. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.786,5 triliun, tumbuh 4,56% dari tahun ini.

Dengan target tersebut, defisit anggaran tahun depan diperkirakan mencapai Rp 638,8 triliun, setara 2,48% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Pandangan Pelaku Pasar

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai RAPBN 2026 yang disusun pemerintah terlalu optimistis sehingga bisa dianggap kurang realistis oleh pelaku pasar.

"Di satu sisi pemerintah engga boleh pesimis harus optimis. Tapi kalau jadinya kurang realistis ya mungkin investor juga malah menjadi ragu," kata Teguh kepada Kontan, Senin (18/8/2025).

Ia menambahkan tren arus keluar investor asing yang sudah terlihat sepanjang 2025 berpotensi berlanjut pada 2026 jika pemerintah tidak menyajikan postur anggaran yang lebih realistis.

“Biasanya nanti ada revisi, tapi kalau tetap seperti ini kemungkinan respons pasar akan cenderung negatif,” ujarnya.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto berpendapat postur RAPBN 2026 yang disusun pemerintahan Prabowo relatif disiplin, namun tetap ekspansif untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Anggaran tersebut diarahkan pada sejumlah agenda prioritas, seperti ketahanan pangan, energi, program Makan Bergizi Gratis, hingga penguatan Koperasi Merah Putih.

"Efisiensi anggaran tetap dijaga, namun tetap fleksibel menghadapi kemungkinan guncangan dan menjaga ruang fiskal untuk belanja pembangunan prioritas. Saya rasa pasar merespon positif disiplin fiskal," ucap Rully kepada Kontan, Senin (18/8/2025).

Meski begitu, ia menilai postur anggaran tidak memiliki korelasi langsung dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, saat ini indeks lebih banyak digerakkan oleh saham-saham konglomerasi yang valuasinya sudah cenderung tinggi.

"Namun kalau kita berbicara mengenai fundamental, kami melihat ada peluang yang baik, bila perusahaan menyesuaikan strategi perusahaan dengan berbagai program pemerintah," ujar Rully.

Analis sekaligus VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% terbilang cukup ambisius, mengingat tren pertumbuhan 2023–2024 masih berada di kisaran 5%–5,2%. Defisit sekitar 2,48% terhadap PDB dipandang masih aman karena mampu menjaga kredibilitas fiskal sekaligus tetap memberi ruang bagi belanja produktif.

Sektor Investasi

Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026, pemerintah menempatkan investasi, ekspor, ekonomi digital, serta hilirisasi mineral kritis sebagai pilar utama. Khusus di sektor investasi, kebutuhan dana diproyeksikan mencapai Rp 7.450 triliun dari total PDB nasional.

Dari jumlah tersebut, kontribusi investasi terbesar diharapkan datang dari swasta senilai Rp 6.200 triliun. Sementara itu, Danantara/BUMN ditargetkan menyumbang Rp 720 triliun dan pemerintah lewat APBN sekitar Rp 530 triliun.

Audi menerangkan strategi pertumbuhan ekonomi lebih mengandalkan peran swasta. Dari total target investasi Rp 7.450 triliun, sekitar 83% diharapkan berasal dari swasta.

Dus, pemerintah hanya berperan sebagai katalis, bukan motor utama, sehingga keberhasilan target akan sangat bergantung pada kondisi iklim investasi, mulai dari regulasi, insentif fiskal, kepastian hukum, hingga stabilitas politik.

Lebih lanjut, Audi menilai emiten di bawah Danantara berpotensi menjadi penopang utama pencapaian RAPBN 2026. Pasar diperkirakan akan mencermati sejumlah sektor, antara lain:

1. Hilirisasi

Transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) sebagai kunci rerating. Saham yang bakal terdampak antara lain, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

2. Digital

Peluang sinergi dengan sovereign wealth fund dan big tech akan memengaruhi performa PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL).

3. Energi dan Energi Terbarukan

Valuasi pada sektor berpotensi meningkat meski dibatasi kebutuhan belanja modal besar, seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

4. Keuangan

Sektor ini berperan sebagai penyalur kredit Rp 6.200 triliun untuk investasi swasta, meski risiko pembiayaan proyek besar tetap harus diantisipasi.

"Kami berpandangan positif terhadap emiten konstituen indeks BUMN jika dapat dijalankan dan dikelola dengan baik sesuai dengan RAPBN," kata Audi kepada Kontan, Senin (18/8).

Percepatan Belanja di Semester II-2025

Percepatan realisasi belanja pemerintah pada semester II 2025 juga dinilai berpotensi memberikan dampak berbeda bagi masing-masing sektor saham.

Teguh menjelaskan program prioritas pemerintah tahun ini antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta pembangunan 3 juta rumah.

Menurutnya, program MBG diperkirakan bisa memberikan sentimen positif terhadap emiten konsumer, khususnya produsen bahan pangan seperti beras, telur, hingga ayam. Dus, sektor unggas seperti JPFA dan CPIN bakal diuntungkan dari program ini.

Sementara itu, program Koperasi Merah Putih yang dibiayai melalui sektor perbankan justru dinilai penuh risiko. Pasalnya, pembiayaan yang disalurkan berpotensi meningkatkan rasio kredit bermasalah (NPL) di bank.

"Program ini belum tentu menguntungkan malah bisa jadi merugikan untuk perbankan.

Untuk program Sekolah Rakyat, Teguh melihat tidak ada dampak signifikan bagi perusahaan swasta.

Adapun program pembangunan 3 juta rumah diperkirakan akan memberi dorongan positif bagi sektor perbankan khususnya Bank BTN, Bank BRI, hingga Bank Danamon, yang memiliki eksposur pada penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).