OJK Ungkap Tiga Proposal Transparansi dan Kenaikan Free Float Pasar Modal

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan pasar saham Tanah Air terus berjalan. Senin (2/2/2026), self regulatory organization (SRO) menggelar pertemuan perdana dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) setelah penyedia indeks global tersebut meminta transparansi data pemegang saham emiten.

Permintaan transparansi data kepemilikan saham emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) di bawah 5% menyita perhatian pelaku pasar. Pasalnya, MSCI turut memberikan sanksi berupa interim freeze terhadap sejumlah perubahan terkait rebalancing indeks, termasuk indeks review periode Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pertemuan daring tersebut juga dihadiri oleh BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Menariknya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara turut hadir untuk memantau jalannya pertemuan.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengaku hadir mewakili Danantara sebagai investor di pasar saham domestik.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa sorotan MSCI sejalan dengan delapan rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia.

Delapan rencana aksi tersebut dikelompokkan dalam empat klaster utama, yakni kebijakan baru free float, transparansi, tata kelola & enforcement, serta sinergitas. Dari delapan rencana aksi itu, BEI dan KSEI mengajukan tiga proposal solusi kepada MSCI, khususnya pada klaster transparansi.

Fokus utamanya adalah pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO) dan peningkatan likuiditas guna mendorong kebijakan free float baru di pasar modal Indonesia.

Tiga Proposal Transparansi ke MSCI

Pertama, membuka data kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5%. Ke depan, pembukaan data bahkan direncanakan bisa mencakup kepemilikan saham di atas 1%.

Kedua, menghadirkan rincian klasifikasi investor pada data yang selama ini dikelola di KSEI. Saat ini, klasifikasi hanya terbatas pada sembilan tipe investor utama.

“Nantinya, akan dirinci menjadi 27 sub-tipe investor yang akan lebih memunculkan klarifikasi dan juga kredibilitas pengungkapan UBO dari kepemilikan saham tersebut,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BEI, Senin (2/2/2026).

Ketiga, merencanakan kenaikan free float dari ketentuan minimum saat ini 7,5% menjadi 15%.

Menurut Hasan, dibukanya data kepemilikan saham hingga 1% dapat mencegah praktik “menggoreng” saham. Dengan pengungkapan tersebut, data yang tersedia akan semakin jelas bagi pengambilan keputusan investasi, termasuk oleh penyedia indeks global seperti MSCI.

“Atau mereka mungkin saja memutuskan tidak mempertimbangkannya, karena adanya aspek-aspek yang tidak memenuhi kriteria definisi free float di sisi si Indeks Provider yang dimaksud (MSCI),” ujarnya.

Hasan menegaskan, transparansi juga memungkinkan semua pihak mengetahui siapa UBO di balik kepemilikan saham emiten. Dalam konteks mekanisme transaksi, hal ini dinilai dapat meningkatkan pencegahan terhadap potensi manipulasi harga di pasar.

SRO pun akan memiliki kemampuan pengawasan yang lebih granular terhadap setiap transaksi. “Kami jadi tahu dibalik setiap order dan transaksi beli maupun jual siapakah pihak-pihak yang melakukan kegiatan transaksi dimaksud,” tuturnya.

Pembukaan Data Dimulai 3 Februari

Hasan menyebut, pada dasarnya MSCI menginginkan tidak adanya batas pembukaan data kepemilikan saham. Namun, dengan kapasitas yang ada, SRO menyepakati pembukaan data hingga level 1% sebagai tahap awal.

Langkah tersebut mulai diimplementasikan pada Selasa (3/2/2026).

Sekitar 125 partisipan akan mengikuti sosialisasi dan proses pengisian data akan dilakukan secara bertahap. Ke depan, pengungkapan ini akan menjadi prosedur baku yang dipublikasikan setiap bulan melalui situs resmi BEI.

MSCI disebut akan menunggu realisasi strategi tersebut karena berkaitan langsung dengan perhitungan indeks. Proses analisis untuk rebalancing indeks MSCI akan dilakukan pada Mei dan efektif berlaku pada Juni.

“Tapi beberapa target kami itu ada yang kita targetkan di Februari dan ada yang targetkan di Maret. Setiap minggu akan ada progres yang akan kami publikasikan, termasuk yang kami sampaikan ke MSCI,” tuturnya.

Respons Pasar dan Proyeksi IHSG

Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menilai delapan agenda reformasi pasar modal berpotensi menyehatkan bursa melalui peningkatan likuiditas, transparansi, dan perbaikan tata kelola.

“Hal-hal tersebut juga dibutuhkan sebagai ketentuan dari apa yang diminta oleh MSCI. Diharapkan juga dengan adanya perbaikan dari agenda-agenda tersebut semakin menarik investor ke pasar modal Indonesia,” ujarnya kepada Kontan, Senin (2/2/2026).

Di tengah dinamika tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 4,88% ke level 7.922. Investor masih cenderung wait and see menantikan hasil konkret pertemuan dengan MSCI.

“Namun, koreksi yang terjadi hari ini juga dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas emas dunia yang juga turun selama tiga hari berturut-turut dan berimbas ke emiten emas,” ungkapnya.

Secara teknikal, Herditya melihat potensi koreksi lanjutan IHSG. Hingga akhir semester I 2025, IHSG diproyeksikan bergerak di rentang 6.745–7.140.

Ia juga menilai bahwa kenaikan free float bukan satu-satunya solusi. Fokus utama MSCI adalah transparansi kepemilikan dan pengendalian emiten.

“Namun, dinaikkannya free float hingga 15% diharapkan akan menjamin adanya likuiditas yang baik dan juga akan lebih menarik di mata para investor,” tuturnya.