Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Lelang surat utang negara (SUN) kembali dibanjiri investor. Pemerintah mengalami kelebihan permintaan atau oversubcribes hingga tiga kali dibandingkan target indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 10 triliun.
Kali ini, total permintaan yang masuk mencapai Rp 30,071 triliun. Pemerintah kemudian memenangkan melebihi target sebesar Rp 15 triliun.
Dalam lelang ini, pemerintah banyak memenangkan seri-seri berternor panjang. Padahal, seri SPN bertenor pendek satu tahun menjadi favorit investor dengan total permintaan paling banyak.
Seri SPN12150108 (reopening) mencatat total permintaan yang masuk sebesar Rp 10,255 triliun. Yield tertinggi yang masuk untuk instrumen bertenor satu tahun ini ditetapkan 7,6% dan yield terendah 6,9%. Seri ini hanya dimenangkan Rp 2 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 7,01% dan yield tertinggi 7,05%.
Di sisi lain, seri paling panjang FR0071 bertenor 15 tahun diserap cukup besar mencapai Rp 4,9 triliun. Demikian juga dengan seri FR0070 bertenor 10 tahun yang dimenangkan Rp 6,75 triliun.
FR071 mengalami permintaan Rp 9,01 triiun dengan yield tertinggi yang masuk 9,25% dan terendah 8,8%. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan mencapai 9% dengan yield tertinggi 9,05% dan kupon 9%.
Sedangkan seri FR0070 mengalami permintaan Rp 8,34 triliun dengan yield tertinggi yang masuk 8,7% dan yield terendah 8,3%. Seri ini kemudian ditetapkan dengan yield rata-rata tertimbang 8,4% dengan yield tertinggi 8,5% dan tingkat kupon 8,37%,
Kemudian untuk seri FR0069 bertenor 5 tahun mengalami permintaan mencapai Rp 2,45 triliun dengan yield tertinggi 8,23% dan yield terendah yangn masuk 7,7%. Instrumen ini dimenangkan Rp 1,3 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 7,8% dengan yield tertinggi 7,9% dan tingkat kupon 7,87%.
Herdi Ranu Wibowo, Head of Fixed Income BCA Sekuritas memperkirakan pemerintah memiliki strategi untuk memperbesar penrbitan instrumen bertenor panjang lantaran lebih aman secara manajemen likuiditas. "Tentunya hal ini sudah dipikirkan oleh pemerintah," ujar Herdi kepada Kontan, Jakarta, Selasa (21/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
