Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: Yudho Winarto
Lembaga Survey Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu merilis Hasil survei Persepsi Korupsi dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Menurut Kalangan Pelaku Usaha dan Pemuka Opini. Dari survey tersebut, sekitar 23,4% responden menganggap wajar memberikan sesuatu kepada pejabat pemerintah.
Sekitar 23,4% menganggap wajar bahwa memberikan sesuatu seperti: uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan/ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah.
Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sangat menyayangkan hasil survey tersebut. Menurutnya, berbisnis secara beretika sejatinya menjadi tujuan dan harus direncanakan dengan baik oleh semua pihak, seperti Pemerintah, semua pelaku bisnis dan masyarakat.
"Jika sarat dengan suap dan korupsi, biaya berbisnis menjadi tinggi, ujung-ujungnya harga produk menjadi mahal menyebabkan daya saing bisnis menjadi sangat rendah. Secara nasional sangat merugikan, kesenjangan ekonomi semakin melebar. Demikian juga efisiensi dan produktivitas masih sangat rendah," ungkapnya.
Untuk mengantisipasi penyuapan di korporasi, Mas menyarankan korporasi untuk berbisnis secara beretika dan menjadikannua sebagai budaya perusahaan.
Termasuk dengan penerapan kode etik dan perilaku, pedoman Good Corporate Governance dan didukung dengan membangun sistem pencegahannya, seperti 3LOD (Three Lines of Defense), Whistleblowing System (WBS), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 dalam kerangka Good Risk Compliance (GRC) yang terintegrasi.
"3LOD tidak hanya terbatas pada pertahanan 3 lapis tetapi juga sekaligus menggarap peluang (opportunity),” jelasnya.
Baca Juga: Tembus rekor 9 juta lot, BBJ dan KBI makin optimistis di tahun ke 2021
KBI telah melakukan self assessment atas evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan Indikator/Parameter Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara sesuai SK-16/S.MBU/2012, yang mencakup enam aspek governance, yaitu: Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, Aspek Pemegang Saham dan RUPS, Aspek Dewan Komisaris, Aspek Direksi, Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.
Berdasarkan hasil self assessment yang ada, hasil penilaian dalam 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) mengalami peningkatan.
Di tahun 2019 KBI mendapatkan predikat kategori "Baik" dengan skor 78,319. Sedangkan di tahun 2020, KBI mendapatkan predikat kategori “Baik” dengan skor 80,725.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
