Investor Makin Hati-hati, Penawaran Lelang SUN Anjlok 52%

Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menghadapi tantangan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat menjelang akhir 2026.

Penurunan permintaan dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) di tengah kenaikan imbal hasil atau yield mengindikasikan investor semakin berhati-hati dalam menyerap surat utang pemerintah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pada lelang SUN Selasa (27/10/2026), total penawaran yang masuk sebesar Rp 31,09 triliun.

Baca Juga: Lelang SUN Seret, Pemerintah Hadapi Tekanan Biaya Utang

Nilai itu turun sekitar 52% dibandingkan lelang 13 Oktober 2026 sebesar Rp 64,86 triliun.

Sementara itu, nilai yang dimenangkan pemerintah pun ikut menyusut sekitar 41%, dari Rp 35 triliun menjadi Rp 20,65 triliun. Nominal yang dimenangkan ini juga lebih rendah dari target indikatif sebesar Rp 30 triliun.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede melihat penurunan penyerapan lelang tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya permintaan investor.

Katanya, pemerintah masih memiliki akses pembiayaan, tetapi posisi tawarnya terhadap investor sedang melemah.

Pasalnya, ia mencermati proporsi penawaran yang dimenangkan pemerintah justru meningkat dari sekitar 54% menjadi 66%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan nominal penyerapan lebih banyak dipengaruhi oleh menyusutnya penawaran yang masuk, bukan semata-mata karena pemerintah semakin banyak menolak penawaran investor.

Baca Juga: Yield SUN Tembus 7,66%, Pembiayaan Utang Pemerintah Makin Berat

Di sisi lain, kenaikan yield rata-rata tertimbang sekitar 30 basis poin pada seri FR0110 dan FR0111 hanya dalam dua minggu mengindikasikan investor meminta kompensasi lebih tinggi atas risiko nilai tukar, suku bunga, dan fiskal.

“Keputusan pemerintah menyerap dana di bawah target indikatif tetap dapat dipandang sebagai langkah berhati-hati agar tidak terpaksa menerima seluruh penawaran dengan biaya terlalu mahal,” ujar Josua kepada Kontan, Rabu (28/10/2026).

Ke depan Josua menyebut pemenuhan kebutuhan pembiayaan hingga akhir 2026 perlu dilakukan melalui strategi penerbitan utang yang lebih fleksibel.

Pemerintah dapat mendiversifikasi instrumen pembiayaan melalui lelang SUN dan sukuk negara, penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel, serta penempatan langsung kepada investor institusional sesuai ketentuan.

Asal tahu saja, kebutuhan pembiayaan pemerintah masih cukup besar. Kemenkeu mencatat realisasi penerbitan SBN hingga akhir September 2026 mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun.

Dengan demikian, pemerintah masih perlu menerbitkan sekitar Rp 302 triliun SBN hingga akhir tahun.

Menurut Josua, pemerintah perlu menyesuaikan komposisi tenor dengan mempertimbangkan minat investor yang saat ini relatif lebih kuat pada tenor pendek hingga menengah.

Baca Juga: Yield SUN 10 Tahun Menuju 7,40% di Tengah Tekanan Wall Street dan Rupiah

Pemerintah dapat mengoptimalkan lelang SUN dan sukuk, penerbitan SBN ritel, serta penempatan langsung kepada investor institusional sesuai ketentuan. 

Josua mengingatkan, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan pemenuhan target penerbitan dengan menerima yield yang terlalu tinggi. Pasalnya, biaya utang yang mahal saat ini dapat membatasi ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Dari sisi investor, Josua menilai yield SUN tenor 10 tahun masih relatif menarik, terutama bagi investor domestik seperti perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun yang memiliki kewajiban dalam rupiah.

Dengan inflasi domestik yang relatif terkendali, SBN masih menawarkan imbal hasil kompetitif dibandingkan sejumlah instrumen investasi berisiko rendah lainnya.

Namun, daya tarik tersebut berbeda bagi investor asing. Pada 28 Oktober 2026, yield SUN tenor 10 tahun bergerak di sekitar 7,62%, sedangkan yield US Treasury tenor yang sama berada di sekitar 5,01%. Selisih imbal hasil keduanya mencapai sekitar 261 basis poin.

Menurut Josua, selisih imbal hasil tersebut belum tentu cukup menarik bagi investor asing ketika rupiah berada di kisaran Rp 18.100–Rp 18.200 per dolar AS dan masih menghadapi risiko pelemahan lanjutan.

Baca Juga: Harga Minyak dan Yield Global Naik Tekan SUN, Ini Rekomendasinya

Potensi keuntungan dari selisih imbal hasil dapat tergerus oleh pelemahan rupiah, bahkan sebelum memperhitungkan risiko perubahan harga obligasi dan biaya lindung nilai.

Selain itu, peningkatan persepsi risiko Indonesia, termasuk credit default swap (CDS) lima tahun yang berada di sekitar 104,6 basis poin, turut memengaruhi keputusan investasi.

Meski demikian, arus modal asing ke SBN selama Oktober masih positif sekitar US$ 480 juta. Hal ini menunjukkan daya tarik SBN belum sepenuhnya hilang, tetapi investor cenderung lebih selektif dalam menentukan tenor, harga, dan waktu pembelian.

Josua memandang, stabilitas rupiah, kepastian kebijakan fiskal, serta meredanya risiko terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi faktor penting untuk mendorong permintaan asing secara berkelanjutan.

Ke depan, prospek lelang SUN hingga akhir 2026 masih dibayangi risiko penurunan permintaan dan kenaikan yield.

Baca Juga: Yield SUN Menanjak di Tengah Sentimen Tekanan Jual Domestik dan Pelemahan Rupiah

Tekanan berpotensi berlanjut apabila harga minyak bertahan di atas US$ 115 per barel, ekspektasi suku bunga Amerika Serikat tetap tinggi, dan rupiah belum menunjukkan penguatan yang konsisten.

Josua memperkirakan, yield SUN tenor 10 tahun berpotensi bergerak pada kisaran 7,4%-7,8% dalam skenario pasar yang masih bergejolak.

Risiko kenaikan hingga mendekati atau melampaui 8% terbuka apabila tekanan eksternal dan domestik memburuk secara bersamaan.

“Pemulihan permintaan SBN secara berkelanjutan akan sangat bergantung pada stabilitas rupiah, kredibilitas pengelolaan APBN, dan kemampuan pemerintah serta otoritas pasar keuangan dalam mengembalikan kepercayaan investor,” pungkas Josua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News