Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Aksi korporasi PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akhir-akhir ini membuat gerah banyak pihak. Tak hanya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang merasa kecolongan, para pemegang saham publik BUMI pun dongkol.
Mereka menilai, harga BUMI jatuh hingga Rp 425 per saham (15/1) karena aksi korporasi yang aneh-aneh dari BUMI. Akibatnya, sentimen negatif lebih bermain ketimbang hitungan nilai fundamentalnya. Mereka yang tidak puas tersebut kemudian membentuk sebuah aliansi bernama Kelompok Investor Publik Saham Bumi atau disingkat KIPS-BUMI.
"Dari sini kami bermaksud untuk menempatkan perwakilan kami di manajemen," ujar Oetomo Rully Susanto, Ketua KIPS-BUMI, Kamis (15/1). Hingga kemarin, KIPS-BUMI telah mengumpulkan para pemegang saham dengan jumlah saham sebanyak 24,518 juta.
Menurut Rully, dengan memiliki KPC dan Arutmin saja, harga wajar BUMI seharusnya Rp 2.500 per saham. Namun karena berbagai aksi yang nyeleneh, harga saham BUMI terus tergelincir.
Salah satu investor bernama Irwan Ariston Napitulu mengatakan, seharusnya Bapepam-LK bisa bertindak tegas. "Perlindungan Bapepam sebagai otoritas sangat diperlukan di sini," ujarnya. Sebab, kalau hal ini dibiarkan, orang jadi tidak percaya dengan pasar modal Indonesia.
Eddy Sugito, Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), menyatakan saat ini BEI sedang berkoordinasi dengan Bapepam-LK untuk memeriksa aksi korporasi BUMI. Eddy bilang, peran BEI hanya membantu Bapepam-LK dalam menelusuri seluk beluk transaksi akuisisi tiga perusahaan oleh BUMI yang senilai Rp 6,191 triliun itu. "Bapepam sudah memperhatikan masalah ini, jadi muara semuanya ada di sana," tutur Eddy.
Ternyata penjelasan BUMI belum juga memuaskan. Menurut Eddy, ketika manajemen BUMI memutuskan untuk menyampaikan keterbukaan informasi, mereka seharusnya sudah mempersiapkan data selengkap-lengkapnya. "Kami akan terus minta penjelasan. Kalau tidak jelas juga, pastinya akan ada peringatan lebih keras kepada BUMI," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
