Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri kripto belakangan ini tengah lesu seiring dengan tertekannya harga aset kripto. Bahkan, beberapa perusahaan kripto global mengajukan kebangkrutan imbas dari tekanan yang terjadi di pasar.
Di Indonesia sendiri, pasar aset kripto secara transaksi terbilang cukup lesu. Pasalnya, sepanjang Januari - Juni 2022, total transaksi aset kripto baru mencapai Rp 212 triliun berdasarkan dari data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Padahal, sepanjang 2021, jumlah transaksinya mencapai Rp 859,4 triliun.
Walau begitu, Bappebti mencatat jumlah investor aset kripto di Indonesia masih terus tumbuh. Adapun, per Juni 2022, jumlahnya telah mencapai 15,1 juta pelanggan. Jauh lebih tinggi dari posisi akhir 2021 yang sebesar 11,2 juta.
Baca Juga: Pendapatan Anjlok 44%, Robinhood Lakukan PHK Terhadap 23% Karyawan
Di satu sisi, semenjak transaksi aset kripto dikenai pajak, industri ini juga telah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan. Baru berjalan satu bulan, industri kripto telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 48 miliar.
Terlepas dari potensi pertumbuhan pasar, hingga sumbangsih yang diberikan terhadap negara, beberapa kebijakan yang diharapkan untuk mendukung perkembangan industri kripto dalam negeri justru masih tidak jelas. Salah satu wacana besar pemerintah adalah dengan menghadirkan bursa kripto dalam negeri.
Pembentukan bursa kripto sendiri dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mencatat seluruh transaksi para pedagang fisik kripto, hingga memberikan perlindungan dan keamanan bagi para nasabah. Sayangnya, nasib bursa kripto Indonesia justru terkatung-terkatung.
Baca Juga: Berlaku Mei 2022, Dirjen Pajak Sebut Sudah Kantongi Pajak Kripto
Semula, pemerintah menjadwalkan bursa siap diluncurkan pada akhir Juli 2021. Namun, kemudian mundur menjadi akhir Oktober 2021, lalu mundur lagi hingga akhir tahun 2021. Sayangnya, pada akhir 2021, bursa juga belum kunjung meluncur dan kembali diundur menjadi akhir kuartal I-2022.
Nyatanya, hingga saat ini, bursa yang ditunggu-tunggu tersebut belum kunjung meluncur. Pemerintah pun tak lagi bisa memberi kepastian, dan hanya berharap bursa dapat diluncurkan pada tahun ini. Padahal, Digital Futures Exchange (DFX) yang bakal menjadi bursa kripto mengaku sudah siap untuk beroperasi.
Namun, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Berjangka & Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya memastikan pemerintah akan terus berupaya untuk mengembangkan dan mematangkan ekosistem aset kripto di Indonesia. Ia menyebut, salah satunya Bappebti akan terus mendorong ekosistem perdagangan kripto melalui bursa kripto agar ideal.
“Memang bursa kripto belum terbentuk hingga saat ini, maka langkah pertama untuk mengamankan transaksi kripto di pasar dalam negeri adalah dengan mendorong fungsi kliring dan kustodi dahulu,” ujar Tirta kepada Kontan.co.id, Rabu (3/8).
Baca Juga: Ketahui Perbedaan Bitcoin dan Ethereum Sebelum Mulai Investasi Kripto
Menurut dia, keberadaan kliring dan kustodian tidak kalah penting karena berguna untuk memastikan dana dan aset kripto para investor agar terjamin ke depannya. Ia mengungkap, saat ini sudah ada lembaga yang mendaftarkan diri sebagai kliring dan kustodian sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.
Tirta menambahkan, saat ini pihaknya masih tengah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap calon kliring dan kustodian tersebut. Pasalnya, keduanya nantinya akan terintegrasi dengan bursa kripto.
“Kami percaya dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas demografi di usia 40 tahun ke bawah membuat potensi aset kripto sangat menjanjikan, oleh karena itu pemerintah masih akan terus mendorong dan mengembangkan ekosistem tersebut,” jelas Tirta.
Baca Juga: Harga Bitcoin Naik Lebih dari 23% Bulan Lalu, Proyeksi Bulan Ini?
Pemerintah Sudah on Track
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, terlepas dari masih adanya beberapa eksekusi yang belum maksimal, langkah pemerintah sejauh ini dinilai sudah cukup tepat dalam menangani industri aset kripto. Beberapa aturan yang telah dikeluarkan dianggap memperlihatkan adanya upaya perlindungan dari pemerintah.
“Sikap pemerintah juga sudah jelas, aset kripto tidak boleh dijadikan alat pembayaran, tapi diatur dalam koridor investasi,” ungkapnya.
Menurut dia, keberadaan bursa kripto memang menjadi langkah paling krusial yang harus segera dieksekusi pemerintah. Ia berharap bursa kripto dapat segera diluncurkan karena akan penopang utama pertumbuhan investasi dan ekosistem aset kripto itu sendiri.
Baca Juga: Siap-Siap! Mata Uang Digital Rupiah Sudah di Depan Mata
Co-founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar Christopher Tahir menambahkan, pemerintah perlu lebih serius dan mempekerjakan orang-orang yang memang sudah ahli atau melakukan diskusi dengan para ahli atau subject matter expert. Hal ini agar pemerintah tidak salah mengeluarkan aturan yang justru membatasi inovasi dan malah membiarkan proyek yang tidak bermanfaat berkembang dalam negeri.
Selain bursa kripto, Christopher juga melihat salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah cepat meresmikan central bank digital currency yang sudah digodok oleh pihak Bank Indonesia. Pasalnya, hal tersebut secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap ekosistem aset kripto.
“Secara keseluruhan, apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup positif karena aturan yang dibuat sejauh ini sudah cukup mengakomodir. Walaupun ada beberapa yang masih belum jelas, ini bisa diperbaiki ke depannya,” pungkas Christopher.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
