BEI: Revisi Aturan IPO Tak Hambat Minat Perusahaan Go Public

Kamis, 05 Februari 2026 / 16:51 WIB

ILUSTRASI. Revisi aturan IPO BEI yang dirilis Februari 2026 siap berlaku Maret.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai revisi peraturan tentang penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO) belum tentu menahan minat perusahaan melantai di Bursa.

Seperti diketahui, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang membuka konsultasi publik usai merilis draft perubahan aturan pencatatan saham, termasuk ketentuan IPO dan penyesuaian free float.

Draft perubahan Peraturan Bursa No I-A itu sudah dirilis sejak 4 Februari 2026. Setelah menampung masukan dari pemangku kepentingan, aturan baru ini diharapkan bisa tuntas pada Maret 2026.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan proses IPO suatu perusahaan masih akan bergantung pada masing-masing manajemen calon emiten.

“Kalau saya jadi entrepreneur, justru ini kesempatan yang challenging untuk menyiapkan perusahaan menjadi emiten yang lebih baik lagi,” katanya saat ditemui, Rabu (4/2/2026).

Nyoman menyebut kenaikan batas minimal free float akan membuat pasar saham Indonesia menjadi lebih dalam dan bisa lebih banyak menarik investor untuk investasi.

“Saya harapkan adalah perusahaan benar-benar yang sizeable dan yang memang siap untuk naik kelas. Jadi yang masuk bursa itu memang perusahaan tertentu yang siap untuk naik kelas,” katanya.

Bagi perusahaan yang sudah dalam proses, tetapi baru akan menggelar IPO setelah Peraturan BEI Nomor I-A diubah maka harus mengikuti ketentuan yang baru. Artinya, melakukan proses dari awal.

“Pada saat proses yang saat ini adalah kesempatan para entrepreneur untuk sebetulnya naikin kelas karena setelah mereka masuk Bursa, kewajiban-kewajiban baru akan ada,” ucap Nyoman.

Adapun dalam draft perubahan tersebut, BEI mengubah definisi afiliasi. Peraturan saat ini mendefinisikan afiliasi adalah hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Dalam konsep perubahan yang baru, definisi afiliasi akan mengikuti UU P2SK merinci hubungan spesifik seperti suami/istri, orang tua dari suami/istri, kakek/nenek dari suami/istri, saudara dari suami/istri dan lain-lain.

BEI mengalihkan dasar perhitungan free float dari nilai ekuitas menjadi nilai kapitalisasi saham. Perubahan ini membuat kewajiban saham beredar lebih mencerminkan ukuran dan likuiditas emiten.

Perubahan tersebut turut membedakan persentase free float berdasarkan tingkat kapitalisasi pasar. Emiten dengan kapitalisasi lebih kecil diwajibkan menyediakan porsi saham publik yang lebih besar dibandingkan emiten berkapitalisasi besar.