Reporter: Agustinus Beo Da Costa | Editor: Avanty Nurdiana
JAKARTA. Rencana penawaran saham baru atawa right issue PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) masih tersendat. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PKPK untuk meminta restu rights issue yang seharusnya digelar Jumat (25/1) kembali ditunda.
Alasannya masih tetap sama dengan alasan tertundanya RUPSLB 15 Januari 2013. Yakni izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum keluar. Saat ini, OJK tengah memeriksa rencana PKPK menawarkan saham baru senilai Rp 5,6 triliun. Komisioner OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku sedang menelaah dokumen yang diserahkan PKPK.
Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) Hoesen mengatakan, BEI sedang mempelajari laporan penilai independen yaitu PT SMG Consultant tentang kandungan dan cadangan batubara tambang yang akan diakuisisi oleh PKPK.
Tambang seluas 5.000 hektare (ha) di Kutai Barat, Kalimantan Timur milik PT Indo Wana diklaim memiliki cadangan batubara 447,79 juta ton. "Ini kan belum produksi. Makanya kami pelajari laporan penilai independen terkait kandungan itu," ujar Hoesen, Jumat (25/1).
Hoesen menambahkan, hasil penyelidikan ini BEI untuk mencari tahu apakah besaran nilai rights issue PKPK wajar dengan aset yang akan diakuisisinya. "Penyelidikan ini sangat penting, agar investor dan calon investor tidak tertipu oleh transaksi bodong," ujar dia.
Hoesen mengaku, tidak melihat adanya indikasi aksi backdoor listing dalam rencana rights issue PKPK. Meskipun, ada kesamaan pemilik saham antara perusahan target akuisisi dan standbuy buyer, Fundamental Ventures Ltd, milik Renier A.R. Latief.
Indo Wana dimiliki oleh PT Ratna Sejahtera Prima Coal dan PT Rezeki Mandiri Prima Coal. Renier A. R Latief ternyata juga memiliki saham di Ratna Sejahtera yakni sebanyak 3,89%.
Hoesen bilang, transaksi ini belum tentu backdoor listing, karena pembeli siaga hanya memborong saham yang dikeluarkan PKPK, jika pemegang saham tak mengeksekusi haknya. Selain itu, Renier mungkin hanya memegang saham karena dia bekerja di perusahaan itu. "Kami hanya mengecek apakah keterbukaan informasinya benar," ujar dia.
Managing Partner Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe bilang, data kandungan cadangan batubara itu bisa dicek ke Kementerian ESDM saat Indo Wana meminta izin pertambangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
