Rights Issue Bergairah, Emiten Pilih Ekspansi hingga Restrukturisasi Utang

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rights issue masih menjadi salah satu alternatif penghimpunan dana bagi emiten pada tahun ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat aksi korporasi tersebut tetap berlangsung dengan tujuan penggunaan dana yang semakin beragam, mulai dari ekspansi bisnis, transformasi korporasi, hingga memperbaiki struktur permodalan.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Saidu Solihin, mengungkapkan bahwa hingga 31 Juli 2026 terdapat 15 emiten yang telah merealisasikan rights issue dengan total nilai mencapai Rp 15,85 triliun.

Salah satu emiten yang telah menyelesaikan rights issue adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR). Dana hasil aksi korporasi tersebut disalurkan kepada anak usahanya, PT Bakrie Toll Indonesia, dengan nilai mencapai Rp 4,36 triliun.

“Serta masih terdapat satu perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue, yang berasal dari sektor properti dan real estat,” jelasnya, Jumat (31/7/2026).

Di sisi lain, sejumlah emiten mulai mengumumkan rencana rights issue pada akhir Juli 2026. Beberapa di antaranya adalah PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV), PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), dan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP).

Berdasarkan prospektus perusahaan, MGLV berencana menerbitkan maksimal 285,73 juta saham baru. Dana yang diperoleh dari rights issue akan difokuskan untuk mendukung ekspansi usaha.

Secara rinci, dana tersebut akan digunakan untuk melunasi pengambilalihan PT Nextier Askara Center (NAC) dan PT Nextier GenAI Center, melakukan pembayaran lebih awal atas utang kepada PT Nextier Datamate Center, serta memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal (capital expenditure/capex) untuk pengembangan bisnis data center.

Sementara itu, FORU memilih mekanisme rights issue melalui skema inbreng saham PT Borneo Prima dengan menerbitkan sebanyak 215,10 miliar saham baru pada harga Rp 126 per saham. Dengan skema tersebut, nilai aksi korporasi FORU berpotensi mencapai Rp 27,10 triliun.

Adapun WMPP menawarkan maksimal 8,47 miliar saham baru dengan potensi dana segar sekitar Rp 635,45 miliar. Sebagian besar pelaksanaan rights issue WMPP dilakukan melalui konversi utang menjadi saham.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai tren rights issue sepanjang 2026 menunjukkan bahwa emiten kini semakin selektif dalam memanfaatkan aksi korporasi tersebut dan tidak lagi hanya bertujuan memperoleh tambahan modal.

"Menurut saya, tren rights issue pada 2026 menunjukkan bahwa emiten menggunakan aksi korporasi ini dengan tujuan yang lebih selektif dibanding sekadar mencari tambahan modal," kata Nafan kepada Kontan, Jumat (31/7/2026).

Menurut Nafan, rights issue yang dilakukan MGLV lebih berorientasi pada pendanaan ekspansi bisnis. Sementara itu, FORU memanfaatkan aksi korporasi tersebut untuk transformasi perusahaan melalui skema inbreng saham, sedangkan WMPP lebih berfokus pada perbaikan struktur permodalan melalui konversi utang menjadi saham.

Ia menambahkan, investor tidak hanya perlu melihat besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga tujuan penggunaan dana serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan ke depan.

"Investor perlu melihat tujuan penggunaan dana, kualitas aset yang diperoleh, serta kemampuan rights issue tersebut meningkatkan profitabilitas di masa depan," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News