Reporter: Andri Indradie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Setelah menunggu selama 10 bulan lamanya, akhirnya izin proses divestasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) keluar juga. Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rapat kerja (raker) bersama antara Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku ketua komite privatisasi BUMN, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, serta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung hari ini.
Tiga perusahaan BUMN yang disetujui untuk melakukan privatisasi melalui proses IPO adalah PT Garuda Indonesia (Garuda), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Krakatau Steel (KS).
"Pelaksanaan IPO diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dengan memperhatikan waktu yang tepat sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi pemerintah maupun BUMN itu sendiri," tandas ketua sidang Komisi XI Asman Abnur.
Dalam raker itu, DPR mengizinkan Garuda melepas 40% sahamnya. Pada perusahaan penerbangan ini, pemerintah menguasai 95,44% saham Garuda. Dari IPO itu, Garuda menargetkan mampu meraup dana segar sebesar Rp 4,2 triliun. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang sebesar Rp 2,5 triliun dan peningkatan armada senilai Rp 1,7 triliun.
Sedangkan untuk BTN dan KS, DPR memperbolehkan pelepasan saham masing-masing maksimal 30%. Di kedua perusahaan ini, pemerintah mengempit 100% saham. Dari hajatan itu, KS menargetkan dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 3-4 triliun. Dana itu nantinya bakal digunakan untuk pengembangan usaha, seperti pembangunan pabrik baru. Sementara BTN menargetkan mampu meraup dana hingga Rp 2 triliun. "Dana itu untuk pengembangan usaha. Sebab, dividen BTN tahun lalu yang tidak ditarik pemerintah masih belum cukup membiayai ekspansi penyaluran kredit BTN," jelas Direktur Utama BTN Iqbal Latanro dalam rapat panja Komisi XI sebelumnya di gedung parlemen.
Kondisi pasar masih buruk
Sofyan Djalil sendiri mengaku lega dengan keluarnya izin pelaksanaan IPO dari DPR itu. "Yang penting, paling tidak tiga BUMN sudah dapat izin prinsip," tandasnya. Meski sudah mengantongi restu DPR, namun Sofyan memutuskan untuk menunda pelaksanaan IPO. Pasalnya, kondisi pasar saat ini masih sangat buruk. Hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia masih bercokol di posisi 1.712,88 atau merosot 57,01 poin. Sedangkan rupiah berada pada posisi Rp 9.410 per dollar AS.
Itu sebabnya, Sofyan belum dapat memastikan kapan IPO itu akan dilaksanakan. Menurutnya, IPO sangat tergantung oleh kondisi pasar. "Bisa tahun ini jika pasar sudah baik. Tapi, jika masih buruk, ya kita tunda hingga tahun depan." imbuhnya.
Menurut Norico Gaman, Kepala Riset BNI Securities, kondisi pasar yang buruk saat ini akan segera berakhir pada bulan November - Desember. Perbaikan kondisi tersebut akan ditandai dengan persepsi positif investor terhadap bursa saham dan penguatan indeks, serta besarnya nilai dan volume transaksi.
Norico memperkirakan, pemerintah akan melepas saham KS terlebih dahulu yang bakal dilakukan paling cepat pada kuartal IV nanti. Sedangkan saham BTN, lanjut Norico, pemerintah baru akan melepasnya pada kuartal I 2009. "Setelah BTN, baru dilakukan IPO Garuda," ujarnya.
Terkait dengan izin IPO untuk PTPN, Sofyan bilang, pihaknya akan mengusahakan agar dikeluarkan sebelum masa resesi ini berakhir. Ketika dimintai pendapatnya, manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV, dan PTPN VII mengaku tidak mempermasalahkan penundaan tersebut.
Direktur Utama PTPN III Amri Siregar mengatakan, dengan melihat kondisi pasar saat ini, keputusan pemerintah dinilai sudah tepat. "Yang penting, internal kami siap IPO kapan pun dan akan mengikuti instruksi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas," tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Keuangan PTPN VII Boyke Budiono dan Sekretaris Perusahaan PTPN IV Marulam Angkat. Baik Budiono maupun Marulam menyatakan kesiapannya untuk menggelar IPO tahun depan. "Tentunya kami tidak mau jika menjual saham di harga murah dong," pungkas Budiono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
