Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejalan dengan arahan Presiden RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atawa relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk plafon di bawah Rp 10 miliar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non bank.
Dalam kebijakan ini, OJK memberikan keringanan berupa penundaan cicilan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga. Aturan ini termaktub dalam POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical.
Baca Juga: Bank Mandiri terbitkan obligasi Rp 1 triliun, simak jadwal lengkapnya
Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma berpendapat, aturan ini akan memberikan efek cukup besar terhadap perbankan atau perusahaan pembiayaan yang memiliki porsi penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Misalnya saja, bank pelat merah yang juga banyak mengucurkan kredit ke sektor UMKM. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), total penyaluran kredit segmen bisnis UMKM mencapai 61,4% dari total loan, kemudian Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebanyak 26,7%, dan Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebanyak 20,3%.
Suria menilai, relaksasi ini bisa mempengaruhi pendapatan dari sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan karena pembayaran bunga ditunda. Namun, di lain sisi dapat mengurangi tingkat non-performing loan (NPL).
Baca Juga: Ada crossing saham, investor asing beli Rp 125,4 miliar saham Sat Nusapersada (PTSN)
Di tengah perlambatan ekonomi akibat Covid-19 ini, perbankan juga jadi lebih hati-hati dalam menyalurkan kreditnya, sehingga pertumbuhan kredit juga terbatas. Padahal, bunga kredit merupakan sumber utama pendapatan bank.
Pun untuk bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1 dan BUKU 2, Suria menjelaskan, dampak dari relaksasi kredit UMKM untuk bank BUKU 1 dan BUKU 2 tergantung dari seberapa besar porsi penyaluran kredit mereka pada UMKM.
Guna menjaga rasio kredit bermasalah tak terkerek terlampau tinggi, perbankan juga perlu menyisihkan modal untuk tambahan pencadangan. Nah ini yang menjadi tekanan bagi bank BUKU 1 dan BUKU 2.
“Kalau untuk bank kecil isunya lebih ke permodalan mereka. Intinya untuk melihat efek dari penundaan bisa dilihat dari komposisi penyaluran kredit,” ujarnya pada Kontan, Jumat (5/4).
Selain itu, lanjutnya, perbankan BUKU 1 dan BUKU 2 juga dihadapkan dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang diterapkan sejak awal tahun ini. PSAK 71 menganut mekanisme expected loss mewajibkan bank mulai membentuk pencadangan terhadap penyaluran dana yang berpotensi macet.
Baca Juga: Laba Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tumbuh melambat Februari 2020
Walaupun menghadapi berbagai tantangan, Suria menilai saham perbankan menarik untuk dicermati. Ia menjagokan saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI lantaran dari segi valuasi sudah terbilang murah.
Bagi pelaku pasar yang ingin mengoleksi saham tersebut, ia menyarankan untuk mulai melakukan aksi beli secara bertahap lantaran masih ada potensi penurunan.
Sampai penutupan perdagangan Jumat (3/4), Saham BBCA melemah hingga 17,80% year to date (ytd) ke level 27.475, kemudian saham BBRI menyusut sebesar 34,32% ytd ke level 2890, saham BMRI terkoreksi hingga 34,53% ytd ke posisi 5025, dan saham BBNI turun 48,92% dari awal tahun ke posisi 4010.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
