Reporter: Adinda Ade Mustami, Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bersiaplah para investor ritel. Pemerintah bakal menerbitkan surat utang syariah negara ritel atau sukuk negara ritel (sukri) pekan depan.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suminto mengatakan, sukri seri SR-010 akan dipasarkan mulai akhir Februari hingga pertengahan Maret mendatang. "Rencananya, masa penawaran sukuk ritel mulai 21 Februari hingga 16 Maret 2018," kata dia kepada KONTAN, Selasa (13/2).
Namun, Suminto enggan menjelaskan lebih rinci mengenai target indikatif penerbitan sukri tahun ini. Sebelumnya, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemkeu Scenaider Siahaan sempat mengatakan, target indikatif Sukri sekitar Rp 20 triliun. (Harian KONTAN, 8 Januari 2018).
Target tersebut sama seperti sukri seri SR-009 yang dijual tahun lalu. Tapi karena imbal hasil yang ditawarkan hanya 6,9%, penjualan seri tersebut hanya mencapai 70,15% dari target indikatif atau hanya laku senilai Rp 14,03 triliun.
Bisa jadi, nasib sukuk ritel kali ini sama dengan pendahulunya. Fund Manager Capital Asset Management Desmon Silitonga memprediksi, tingkat imbalan yang potensial untuk penawaran sukri tahun ini tidak jauh berbeda dengan SR-009. "Potensi imbalannya sekitar 6,5%--6,9%," ujar dia.
Tingkat imbal hasil tersebut masih relatif ideal mengingat durasi peredaran sukri hanya tiga tahun. Rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah untuk tenor tiga tahun yang tercatat di Indonesia Bond Pricing Agency per kemarin sebesar 5,59%.
Ariawan, Analis Obligasi BNI Sekuritas juga menilai, tingkat kupon SR-010 tak akan terlalu tinggi. "Dilihat dari perkembangan pasar, kemungkinan pemerintah menawarkan imbal hasil yang tinggi cukup kecil," tutur dia.
Pemerintah juga perlu menggenjot investor ritel masuk ke surat berharga negara (SBN). Merujuk data DJPPR, per 12 Februari 2018 jumlah kepemilikan investor ritel di SBN hanya Rp 56,70 triliun. Persentase kepemilikan investor ritel masih mini, cuma 2,69% dari total SBN beredar. "Apapun kondisinya, pemerintah harus menyediakan instrumen obligasi untuk investor ritel," ujar Ariawan.
Sukri sebenarnya dapat menjadi diversifikasi instrumen bagi investor. Pasalnya, jumlah obligasi berbasis syariah masih minim.
Namun menurut Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, segmentasi investor sukri yang mirip dengan deposito, membuat masyarakat masih memilih deposito yang lebih populer. Selain itu, secara rata-rata, imbal hasil yang diberikan deposito terlihat lebih tinggi.
Padahal pajak deposito juga lebih gendut ketimbang sukri yang hanya 15%. "Pemerintah perlu sosialisasi mengenai pajak ini," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
