kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45702,42   14,31   2.08%
  • EMAS934.000 -1,06%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Harga CPO terpuruk, ini lima fakta mengenai aksi boikot CPO Malaysia oleh India


Senin, 20 Januari 2020 / 04:15 WIB
Harga CPO terpuruk, ini lima fakta mengenai aksi boikot CPO Malaysia oleh India

Sumber: The Star,Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. India lagi-lagi melakukan aksi boikot atas produk crude palm oil (CPO) Malaysia. Sumber Reuters di industri CPO dan Pemerintah India mengungkapkan, peringatan itu dikeluarkan Pemerintah India pada pekan lalu, bersamaan dengan langkah New Delhi membatasi impor CPO dan palmolein dari Malaysia.

Seperti apa faktanya? Berikut lima fakta menarik terkait pemboikotan ini:

1. Dipicu oleh tiga hal

Setidaknya, ada tiga hal yang memicu ketegangan geopolitik antara India dengan Malaysia. Pertama, pernyataan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang menuduh India "menyerang dan menduduki negara" Jammu dan Kashmir.

Dalam pidatonya di UNGA ke-74, Mohamad mengatakan: "Sekarang, terlepas dari resolusi PBB tentang Jammu dan Kashmir, negara itu telah diserbu dan diduduki."

Baca Juga: Harga CPO baik, DSNG menargetkan bisa produksi 700.000 ton CPO tahun ini

"Mungkin ada alasan untuk tindakan ini tetapi itu masih salah. Masalahnya harus diselesaikan dengan cara damai. India harus bekerja sama dengan Pakistan untuk menyelesaikan masalah ini. Mengabaikan PBB akan mengarah pada bentuk-bentuk pengabaian lain untuk PBB dan Aturan tentang Hukum," kata Mahathir.

Kedua, Malaysia mengkritik UU tentang Kewarganegaraan India yang baru. Mahathir menilai, UU tersebut diskriminatif terhadap Muslim dan telah memicu protes mematikan di seluruh negara Asia Selatan itu.

Berbicara di sela-sela KTT Kuala Lumpur 2019 pada hari Desember 2019 lalu, Mahathir mempertanyakan "keharusan" diberlakukannya Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA), ketika orang India "hidup bersama selama 70 tahun".

Baca Juga: Saham emiten CPO berpotensi bullish, berikut perusahaan yang layak dikoleksi

Ketiga, aksi Malaysia terhadap Zakir Naik. Menurut sumber, penyebab hubungan dingin lain antar kedua negara adalah keberadaan ulama India Zakir Naik di Malaysia. Dia menghadapi tuduhan pencucian uang dan ujaran kebencian di India. Dia tinggal di Malaysia lebih dari tiga tahun dan memiliki tempat tinggal permanen di negara ini. Meski demikian, Naik membantah tuduhan India.

2. Rekor penurunan terburuk dalam sepekan

Dalam sepekan, harga CPO sudah turun 7,2% dari posisi tertingginya di RM 3.100 pada Jumat (10/1) lalu. Ini menempatkan CPO pada jalur penurunan terburuk secara mingguan sejak September 2012.

Baca Juga: Cisadane Sawit (CSRA) Maksimalkan Momentum Kenaikan Harga CPO

"Harga jatuh setelah India memberlakukan pembatasan pada impor minyak kelapa sawit Malaysia," kata Paramalingam Supramaniam, Direktur Pialang Pelindung Bestari Sdn Bhd kepada Reuters.

3. Desakan Asosiasi industri India

Reuters memberitakan, Asosiasi Industri Minyak Nabati India (SEA) mendesak Pemerintah India membatasi impor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya maksimum hingga 50.000 ton per bulan.

Tujuan pembatasan impor CPO dan produk turunannya tersebut untuk meningkatkan kapasitas industri penyulingan dan mendukung petani tanaman minyak nabati lokal.

Baca Juga: Cisadane Sawit Raya (CSRA) berharap tren naik harga CPO bisa bertahan

Mengutip Reuters, dalam suratnya kepada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India, SEA mengatakan, meski pekan lalu terbit kebijakan pembatasan impor produk turunan CPO, Pemerintah India tetap bisa mengeluarkan izin untuk kebutuhan publik. Ini dapat menyebabkan lonjakan impor kecuali pemerintah mengaturnya.

Permintaan SEA tersebut datang di tengah instruksi Pemerintah India secara pribadi kepada importir untuk tidak membeli produk turunan CPO dari Malaysia di tengah pertikaian diplomatik kedua negara.

4. Dampak minim atas Malaysia

The Star mencatat, jumlah ekspor minyak sawit olahan dari Malaysia ke India relatif kecil, yakni sekitar US$ 300 juta per tahun.

Oleh karena itu, Standard Chartered menilai, pembatasan apa pun yang dilakukan importir minyak sawit India untuk membeli komoditas dari Malaysia hanya akan berdampak minimal terhadap Negeri Jiran itu.

Baca Juga: India Boikot Malaysia, Ekspor CPO Indonesia Bakal Meningkat

"Pada akhirnya, India harus membelinya dari suatu tempat dan pada dasarnya jika larangan itu diberlakukan secara ketat, mereka akan membeli dengan harga yang lebih tinggi," kata kepala ekonom Penelitian Global Asean dan Asia Selatan Edward Lee kepada wartawan pada briefing penelitian di Kuala Lumpur kepada The Star.

Dia mengatakan, secara keseluruhan, harga minyak sawit mentah akan didukung oleh kejadian tersebut. "Ini akan mendukung ekspor Malaysia dan juga transaksi berjalannya," katanya.

5. India-Malaysia akan bertemu di Davos

Menteri Perdagangan India dan Malaysia kemungkinan akan bertemu di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos pekan depan. Jurubicara pemerintah Malaysia mengatakan, pertemuan ini ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan CPO kedua negara.

India berulang kali mengungkapkan keberatan atas pernyataan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tentang kebijakan yang menurut para kritikus mendiskriminasikan umat Islam.

Baca Juga: Crude palm oil seen capped at 3,300 ringgit for next 6 months

Malaysia merupakan negara mayoritas muslim merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar kedua. Larangan impor CPO dan turunan minyak sawit dari Malaysia oleh India yang berlaku pekan lalu dilihat sebagai pembalasan atas kritik Mahathir.

Kamis lalu, Menteri Perdagangan India Piyus Goyal membantah bahwa pemerintah India berniat menekan Malaysia. Tapi, perselisihan kedua negara menekan harga CPO di Bursa Malaysia ke level terendah dalam 11 tahun pada hari Jumat.

Baca Juga: Indef: Mendag harus kontak langsung India supaya CPO Indonesia dapat fasilitas khusus

Hingga kini belum ada agenda yang diusulkan oleh kedua negara. Jurubicara Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia mengatakan, permintaan pertemuan ini berasal dari India.




TERBARU
Terpopuler

Close [X]
×