Reporter: Barratut Taqiyyah, Astri Kharina Bangun | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pada awal pekan ini, santer beredar rumor di kalangan pasar modal mengenai PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Yakni, pemerintah akan memberikan bailout alias dana talangan kepada BUMI yang saat ini memiliki masalah segudang yang belum terselesaikan.
Pertama, BUMI memiliki utang yang cukup besar sehingga banyak pihak yang pesimistis akan kemampuan perusahaan batubara ini dalam menyelesaikan kewajibannya. Total pinjaman BUMI per Juni 2012 adalah US$ 3.789,63 juta.
Kedua, beberapa waktu lalu, BUMI dituding melakukan penyelewengan dana oleh Bumi Plc. Bumi Plc menegaskan akan melakukan investigasi yang berfokus pada dana pengembangan yang besar di BUMI dan aset di PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), yang semua dihapuskan nilainya menjadi nol dalam akun Bumi Plc per 31 Desember 2011, kecuali investasi US$ 39 juta di laporan keuangan konsolidasi.
Ketiga, setelah dituding melakukan penyelewengan dana oleh Bumi Plc, outlook peringkat utang BUMI diturunkan oleh sejumlah perusahaan pemeringkat internasional. Mereka adalah Moody's Investor Service dan Standard & Poor's. Pemangkasan outlook peringkat utang tentunya akan berdampak pada upaya BUMI untuk mendapatkan akses ke pasar modal. Di mana investor mempertanyakan kemampuan perusahaan batubara ini dalam mengembalikan pinjamannya.
Banyaknya permasalahan itu yang kemudian memicu mencuatnya rumor bailout tersebut. Saat ini, BUMI merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Berdasarkan data RTI pada hari ini, nilai kapitalisasi BUMI mencapai Rp 14,125 triliun dan menduduki posisi ke 55 di Bursa Efek Indonesia.
Layak atau tidak?
Pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah apakah layak BUMI mendapatkan bailout?
Kepala Riset Universal Broker Satrio Utomo menjelaskan, bailout merupakan usaha penyelamatan yang kalau tidak dilakukan dampaknya bisa sistematis atau sangat besar terhadap negara.
Namun, Satrio menilai, BUMI tidak layak mendapatkan bailout dari pemerintah. Dia sangat menyayangkan jika dana pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat digunakan untuk menyelamatkan BUMI. Sebab, ia menilai, good corporate governance (GCG) BUMI tergolong jelek.
Pembayaran utang anak usaha grup Bakrie ini sejak 2008 kerap mengalami rescheduling. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh perseoran bukannya dipakai untuk melunasi utang malah diinvestasikan lagi dengan bunga yang lebih kecil dibandingkan utangnya.
Satrio menilai, daripada bailout lebih baik pemerintah berinvestasi di aset-aset tambang Bumi yang jelas potensinya. Misalnya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) atau PT Arutmin Indonesia.
"Kalau yang dibeli sifatnya masih vehicle-vehicle yang panjang urusannya, lebih baik tidak usah," ujar Satrio.
Ia menambahkan, selama ini bailout yang dilakukan pemerintah lebih kepada perusahaan keuangan atau sektor perbankan. Seperti yang terjadi pada 2008 dengan Bank Century atau pada 1998 dengan Bank Danamon dan Bank Central Asia (BCA).
"Tapi kalaupun BUMI jatuh, menurut saya tidak akan sistematis dampaknya. Sayang sekali uang dari pembayaran pajak digunakan untuk menangani hal seperti itu," kata Satrio.
Sementara itu, analis Jimmy Dimas Wahyu enggan berkomentar soal rumor tersebut. Hanya saja, melihat pengalaman di Amerika Serikat (AS) tahun 2008 ketika terjadi krisis Subprime Mortgage, AS melakukan bailout terhadap Citigroup, JP Morgan, dan AIG yang merupakan BUMN AS.
Catatan saja, pada pukul 14.36, saham BUMI terpangkas 4,23% menjadi Rp 680.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BUMI membuka opsi pengurangan utang
Jurus-Jurus Nathaniel Rothschild
