Surat edaran aturan buyback akan dicabut?

Reporter: | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Masih ingat dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Agustus tahun lalu? Kala itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung menerbitkan Surat Edaran (SE) soal buyback tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun, saat ini kondisinya sudah berbeda. Indeks sudah menjadi lebih stabil. "Tapi, kami masih lakukan kajian apakah SE ini akan dicabut atau tidak," tambah Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawas Pasar Modal II Noor Rachman, (30/4).

Sebab, masih ada satu sentimen lagi yang sangat berpotensi mempengaruhi pergerakan indeks, yakni soal pemilu presiden. Seharusnya, pasar modal itu netral, tidak terpengaruh oleh isu sana-sini.

Tapi, kenyataan di lapangan berbeda. Sentimen soal pemilu secara hostoris selalu menjadi motor utama IHSG entah itu naik atau turun. Bahkan, saat ini mulai muncul istilah yang sedang trend, Jokowi Effect.

"Masih kami kaji apa nanti akan dicabut atau tidak, tapi yang jelas kami tidak akan mencabut Peraturan OJK Nomor 02/POJK.04/2013 karena ini sifatnya lebih umum," jelas Noor.

Mengingatkan saja, Agustus tahun lalu IHSG sempat menyentuh level terendah, 3.967. Saat itu, OJK menerbitkan SE Nomor 01/SE OJK.04/2013 yang menetapkan kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. SE ini adalah pengaturan lebih lanjut dari Peraturan OJK Nomor 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Investasi

DKFT siapkan dana buyback Rp 169 miliar

Investasi

Mau merger, DVLA belum tentukan harga buyback

Investasi

PTBA: Buyback digelar jika saham kami undervalue

Investasi

APLI akan buyback saham Rp 9,56 miliar

Investasi

OJK kaji pencabutan aturan buyback