Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten konstruksi di semester II 2023 masih menemui jalan terjal meski saat ini, beberapa proyek pembangunan sudah mulai kembali bergulir, termasuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Misalnya saja, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatatkan perolehan kontrak baru sampai dengan akhir Juni 2023 sebesar Rp 11,62 triliun. Perolehan kontrak baru ini tumbuh 6,31% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy) sebesar Rp. 10,93 triliun.
Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi mengatakan, sampai dengan Juni 2023, kontrak baru dari pemerintah (Government) mendominasi perolehan kontrak baru, yaitu dengan kontribusi sebesar 45,67%.
Namun, berkaca pada kasus BUMN Karya sebelumnya, pemerintah sebagai pemilik proyek kerap lambat membayar. Akibatnya, terjadi masalah yang berkaitan dengan arus kas perusahaan.
Baca Juga: Kontrak Baru PTPP Per Juni 2023 Capai Rp 11,62 Triliun, Naik 6,31%
Senior Information Investment Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, beragam proyek pemerintah tersebut sebenarnya bisa menjadi sentimen positif bagi emiten konstruksi, baik untuk perusahaan BUMN maupun swasta.
“Proyek pemerintah akan menambah perolehan nilai kontrak baru yang diperlukan emiten untuk menjaga dan meningkatkan performa kinerja bisnis dan saham,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (12/7).
Nafan mengatakan, upaya pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur sepatutnya harus diapresiasi, apalagi untuk proyek strategis nasional.
“Sebab, hal itu bisa berimplikasi positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, termasuk untuk proyek IKN,” paparnya.
Sebagai gambaran, PTPP sudah mengantongi total nilai kontrak senilai Rp 4,15 triliun dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) per Juni 2023.
Meskipun pemerintah kerap lambat membayar, tetapi di akhir tahun sering kali ada pencairan. Hal itu membuat Nafan melihat prospek kinerja emiten konstruksi di semester II 2023 bisa sedikit terdongkrak.
Kinerja emiten konstruksi juga bisa positif jika pertumbuhan ekonomi domestik masih positif, serta stabilitas politik dan keamanan terjaga menjelang Pemilu 2024.
Nafan menyarankan agar emiten konstruksi melakukan mitigasi dengan cara menyiapkan kas dalam pelaksanaan pembangunan proyek. Sebab, selama ini masalah emiten konstruksi adalah terjadinya negative cash flow.
“Kalau ingin mengajukan kredit, usahakan dengan bunga yang rendah. Hal itu penting, karena pembangunan infrastruktur juga tidak boleh mangkrak,” paparnya.
Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei mengatakan, emiten konstruksi memang dihadapkan pada dua masalah utama di semester II 2023, yaitu pembayaran proyek yang diterima serta utang perseroan yang menyebabkan cash flow dan neraca kurang baik.
“Sehingga, emiten konstruksi harus lebih selektif dalam memilih proyek yang resikonya lebih kecil,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (12/7).
Baca Juga: PTPP Sebut Permintaan Lahan di KIT Batang Makin Meningkat
Jono memaparkan, masalah tersebut berpengaruh ke sumber pendanaan dan biaya konstruksi di masa mendatang. Di sisi lain, Pemilu 2024 belum bisa jadi sentimen yang kuat untuk emiten konstruksi.
Sebab, negatif atau positifnya sentimen Pemilu 2024 akan bergantung pada visi dan misi calon pemimpin.
“Namun, tidak dipungkiri, ada sentimen positif dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),” paparnya.
Baik Jono maupun Nafan belum memberikan rekomendasi untuk emiten konstruksi di semester II 2023.
“Untuk saat ini, lebih baik wait and see sambil menanti sinyal positif dari price action,” kata Nafan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
