Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak tajam, bahkan dalam beberapa hari terakhir tambahan kasus harian di atas 20.000. Pemerintah pun tengah mengkaji untuk mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Sosial (PPKM) Darurat sebagai upaya mengurangi laju penyebaran Covid-19 di tanah air.
Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf mengatakan, implementasi PPKM Darurat berpotensi menyeret nilai tukar rupiah. Mengingat, hal tersebut berpotensi membuat aktivitas ekonomi terbatas, yang tentunya akan semakin menghambat pemulihan ekonomi.
“Hal ini nantinya juga akan memperlambat pertumbuhan dan berpengaruh pada target PDB Indonesia,” kata Alwi kepada Kontan.co.id, Selasa (29/6).
Senada, Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana juga melihat dalam jangka pendek akan ada peningkatan risiko pada sektor riil yang berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 tersendat.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%-8% yang ditetapkan bisa saja tak tercapai. Bahkan Fikri melihat pertumbuhan ekonomi bisa saja hanya ada di kisaran 5%-6% pada periode April-Juni 2021.
Baca Juga: Loyo lagi, rupiah spot ditutup melemah ke Rp 14.485 per dolar AS pada hari ini (29/6)
Jika hal tersebut terjadi, ia melihat bukan tidak mungkin investor domestik akan menahan diri sehingga pada akhirnya membuat rupiah tertekan. Dalam pekan ini, menurut dia, rupiah masih dalam tekanan dan berpotensi tembus ke Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Sementara kepala ekonom Bank Central Asia David Sumual tak menampik PPKM Darurat akan memberi dampak negatif bagi rupiah, namun dampaknya justru tidak akan signifikan. PPKM Darurat lebih memberi dampak pada aktivitas ekonomi, khususnya sektor konsumsi masyarakat karena adanya pembatasan kegiatan.
“Dibanding Covid-19 ataupun PPKM Darurat, justru yang harus diwaspadai bagi nilai tukar rupiah itu adalah sentimen tapering. Kini banyak negara yang sudah berjalan memasuki fase pemulihan dan mulai membahas kebijakan tapering, ini lebih memberikan risiko terhadap rupiah,” terang David.
