Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan kebijakan penempatan dana negara di lima bank besar nasional dengan total mencapai Rp 200 triliun pada Jumat (12/9/2025).
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung pengelolaan kas serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, dana Rp 200 triliun itu disalurkan ke sejumlah bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 55 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 55 triliun, serta PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 55 triliun.
Adapun PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mendapat alokasi Rp 25 triliun, sementara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) kebagian Rp 10 triliun.
Penempatan dana tersebut dilakukan melalui instrumen deposito on call, baik konvensional maupun syariah, tanpa melalui mekanisme lelang dengan jangka waktu enam bulan yang masih bisa diperpanjang.
Baca Juga: Tak Ada Alasan Likuiditas Mahal Bagi Bank Himbara Pasca Diguyur Rp 200 Triliun
Pasar menyambut kebijakan ini sebagai sentimen positif bagi prospek ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan memberi dorongan terhadap kinerja sejumlah emiten di pasar modal.
Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif bila mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV.
Menurutnya, penempatan dana jumbo ini berpotensi mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran kredit ke sektor riil.
"Saya rasa apabila ekonomi tumbuh lebih cepat akan berdampak kepada semua sektor, tapi memang tingkat kecepatannya yang langsung terdampak adalah sektor perbankan dan juga sektor konsumsi," kata Rully kepada Kontan, Jumat (12/9/2025).
Dalam tulisan Kontan sebelumnya, emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) memang lebih banyak mengandalkan pendanaan internal untuk ekspansi usaha ketimbang menarik pinjaman dari bank.
Ini tergambar dari data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan tabungan bruto sebagai sumber pembiayaan utama berasal kas internal emiten melonjak.
Per kuartal II-2025, saldo laba ditahan setelah dikurangi biaya dividen tercatat Rp 1.882 triliun. Ini dari 597 emiten dari 942 emiten yang ada di Bursa. Artinya, lebih dari separuh emiten menyimpan dana sebagai laba ditahan.
Baca Juga: Dana Rp 200 Triliun Masuk Bank BUMN, Dorongan Kredit atau Risiko Baru?
"Ini semacam dorongan langsung dari program-program pemerintah untuk menciptakan permintaan kredit. Yang diharapkan adalah multiplier effect dari gelontoran dana tersebut,"
Kendati demikian, perlu dicermati potensi terjadinya kredit macet apabila tidak diimbangi oleh kehati-hatian.
Dihubungi terpisah, VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi berpendapat kebijakan itu dapat memberikan tiga dampak utama.
Pertama, pasokan uang akan meningkat. Jika dana tersebut dicairkan melalui bank, maka bisa menjadi dasar penyaluran kredit.
"Kami melihat nilai tersebut setara 46,5% dari total dana yang mengendap di Bank Indonesia dan efek multiplikator kredit terjadi atau menyumbang likuiditas sebesar 3,2%-4,3% terhadap M2," kata Audi kepada Kontan, Jumat (12/9).
Kedua, muncul sinyal terhadap ekspektasi inflasi. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter berpotensi menggeser ekspektasi inflasi, khususnya apabila dana tersebut diarahkan untuk konsumsi massal.
Ketiga, terjadi potensi penyaluran kredit perbankan. Penyaluran dana ke kredit produktif, ditambah langkah sterilisasi BI akan menciptakan skenario positif bagi pasar. Meski demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada kecepatan, arah distribusi, serta perilaku perbankan penerima dana.
Audi menilai sektor perbankan, konstruksi, dan consumer staples berpeluang menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan ini. Sementara itu, sektor properti, semen, dan ritel diperkirakan akan ikut terdorong sebagai efek lanjutan.
Dengan meningkatnya likuiditas, peluang penurunan suku bunga dapat menekan cost of fund. Di sisi lain, bertambahnya proyek pemerintah membuka ruang percepatan realisasi belanja APBN.
Dus, investor dapat mulai mempertimbangkan sektor-sektor tersebut untuk prospek jangka pendek hingga menengah.
Audi merekomendasikan untuk buy saham BBRI, BMRI dan TLKM dengan target harga masing-masing Rp 4.250, Rp 5.600 dan Rp 3.240 per saham. Selain itu, ia juga menyarankan trading buy saham PTPP di target harga Rp 436 per saham.
Sementara itu, Rully berpandangan saat ini investor perlu mencermati saham perbankan, terutama saham bank pelat merah.
Selanjutnya: Harga Daging Ayam Melonjak, IKAPPI Minta Pemerintah Turun Tangan
Menarik Dibaca: Peringatan Dini Cuaca Besok (13/9), Provinsi Ini Berstatus Siaga Hujan Sangat Lebat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
