Menilik prospek PGAS di tengah wacana holding BUMN

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Prospek PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) diperkirakan akan lebih bagus setelah holding BUMN sektor energi terbentuk. Pasalnya, perseroan akan bisa bersinergi dengan holding dalam melakukan ekspansi bisnis gas.

Dalam rencana holding BUMN energi ini, Pertamina rencananya akan menguasai saham PGAS. Namun sebelumnya, perusahaan gas negara ini akan terlebih dahulu mengakuisisi saham anak usaha Pertamina di bisnis gas yakni Pertagas.

Sejumlah analis menilai rencana pembentukan pembentukan holding tersebut akan memberikan dampak positif bagi PGAS karena perseroan sebagai perusahaan yang memiliki kekuatan dalam distribusi gas bisa bersinergi dengan Pertamina yang memiliki sumber gas. "Kalau PGAS gabung dengan Pertagas akan jadi sinergi yang kuat," ujar Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, Kamis (12/5).

Senada, Satrio Utomo, Kepala Universal Broker Indonesia menilai prospek kinerja PGAS akan semakin bagus ke depan dengan adanya merger tersebut. Proyek-proyek infrastruktur perseroan akan berjalan dengan baik.

Namun, Satrio mengatakan masih sulit untuk melihat prospek PGAS secara mendalam paska pembentukan holding tersebut. Menurutnya, pelaku pasar saat ini masih menunggu struktur yang digunakan untuk proses merger tersebut.

Kurang informasi terkait rencana holding BUMN energi tersebut membuat banyak orang berspekulasi membuat saham PGAS terkoreksi. "Ada yang bisa valuasi sahamnya bisa turun Rp 600, ada yang bilang skemanya lebih baik lewat right issue. Tapi sebaiknya kita tunggu saja skemanya seperti apa," ujar Satrio.

Sedangkan menurut Hans, koreksi yang terjadi di saham PGAS bukan karena reaksi negatif pasar terhadap rencana pembentukan holding tersebut, melainkan karena kinerja PGAS melambat dan ditambah dengan adanya rencana pemerintah menurunkan harga gas.

Hans memandang proses penguasaan Pertamina terhadap saham PGAS tidak akan terlalu rumit. Hanya yang perlu diperhatikan menurutnya adalah bagaimana skema perseroan akan mengakuisisi Pertagas. "PGAS itu tidak hanya milik pemerintah tetapi sebagian sahamnya dimiliki masyarakat. Jadi skema akuisisi Pertagas ini yang harus diperhatikan," tutur Hans.

Saat ini, Kementerian BUMN disebut-sebut telah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Holding BUMN energi. Dalam rancangan tersebut, pemerintah akan memberikan penambahan modal ke Pertamina berupa pengalihan saham seri B pada PGAS sebanyak 13,8 miliar lembar atau 56,96%.

Selain itu, pemerintah saat ini juga masih mendiskusikan rencana tender offer yang harus dilakukan Pertamina sebagai pengendali baru pasca pembentukan holding tersebut.

Sementara dalam peraturan OJK terkait pengambilalihan perusahaan terbuka disebutkan tender offer tidak perlu dilakukan jika pengambilalihan dilakukan karena pelaksanaan kebijakan atau lembaga pemerintah atau negara.

Satrio menekankan pelaksanaan tender offer bukanlah hal yang mudah dan murah dilakukan. Pasalnya, investor akan meminta harga yang lebih permium. Sehingga menurutnya, akan sulit bagi Pertamina melakukan tender offer saham publik. Saat ini kepemilikan pemerintah dalam saham PGAS mencapai 56,96% sedangkan saham publik mencapai 43,03%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News