Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Juru bicara Gedung Putih Judd Deere mengatakan AS sangat kecewa dengan keputusan Prancis mengadopsi pajak layanan digital dengan mengorbankan perusahaan dan pekerja AS. "Ukuran unilateral Prancis tampaknya menargetkan perusahaan teknologi AS."
Pekan lalu, Trump berbicara dengan Macron dan menyatakan keprihatinan tentang pajak layanan digital yang diusulkan Prancis.
Awal bulan ini, Amerika Serikat mengancam tarif tambahan barang Uni Eropa senilai US$ 4 miliar, termasuk anggur, keju, dan wiski.
Baca Juga: Menlu AS Mike Pompeo siap datang ke Iran, tapi undang sekutunya kawal Selat Hormuz
Dua minggu lalu, Senat Prancis menyetujui retribusi 3% yang akan berlaku untuk pendapatan dari layanan digital yang diperoleh di Prancis oleh perusahaan-perusahaan teknologi dengan lebih dari 25 juta euro dalam pendapatan Prancis dan 750 juta euro (US$ 834 juta) di seluruh dunia.
Negara Uni Eropa lainnya, termasuk Austria, Inggris, Spanyol dan Italia, juga telah mengumumkan rencana untuk pajak digital mereka sendiri.
Mereka mengatakan retribusi diperlukan karena perusahaan internet multinasional besar seperti Facebook dan Amazon saat ini dapat membukukan keuntungan di negara-negara pajak rendah seperti Irlandia, di mana pun pendapatan itu berasal.
Baca Juga: Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik, AS Berharap Ada Negosiasi
Kamar Dagang AS mengatakan, pajak itu menargetkan perusahaan-perusahaan AS hampir secara eksklusif dan sebagian besar membebaskan perusahaan Prancis. "Kami telah berulang kali mendesak pemerintah Eropa untuk mengatasi masalah ini secara multilateral dalam negosiasi di OECD," demikian pernyataan Kamar Dagang AS.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyatakan akan mengadakan sidang pada 19 Agustus mendatang untuk penyelidikan pajak baru yang direncanakan Prancis pada perusahaan teknologi besar. USTR melakukan penyelidikan Trump memerintahkan penyelidikan pajak, yang dapat menyebabkan AS memberlakukan tarif baru atau pembatasan perdagangan lainnya.
USTR dapat mengeluarkan tarif baru untuk barang-barang Prancis setelah periode komentar publik ditutup pada 26 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
