Reporter: Aris Nurjani | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana kenaikan anggaran infrastruktur pada tahun depan menjadi katalis positif bagi emiten konstruksi. Lantaran banyaknya program dan proyek infrastruktur yang akan mendorong kinerja emiten di sektor konstruksi.
Pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur untuk tahun depan sebesar Rp 392 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, naik 7,75% dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 363,8 triliun.
Anallis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz menilai saat ini kinerja emiten konstruksi tahun ini masih minim katalis positif dan tertekan akibat beban operasional yang tinggi.
"Selain itu, kenaikan pada suku bunga bisa menjadi faktor penghambat kinerja bagi emiten konstruksi," jelasnya kepada Kontan.co.id, (22/10).
Baca Juga: Musim Rilis Laporan Keuangan, Cek Proyeksi IHSG dan Rekomendasi Saham Senin (24/10)
Aziz menyampaikan kinerja emiten konstruksi ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar dimana kontrak baru untuk beberapa emiten konstruksi sudah mengalami pertumbuhan.
"Potensi tumbuh untuk proyek infrastruktur masih ada mengingat proyek pembangunan IKN akan dimulai pada 2023,"imbuhnya.
Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menilai saat ini emiten konstruksi dan infrastruktur mendapat angin segar. Langkah ini menjadi dorongan tambahan setelah rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
"Untuk prospek infrastruktur saat ini masih dari pembangunan infrastruktur IKN dan proyek strategis nasional," tuturnya.
Baca Juga: Kenaikan Harga Tiket Pesawat Justru Mengerek Laba Weha Transportasi (WEHA)
Menurut Aziz prospek emiten konstruksi tahun depan masih memiliki potensi mencatatkan kinerja postif lantaran adanya proyek pembangunan infrastruktur IKN sehingga bisa berpotensi mendorong kinerja dari emiten konstruksi.
"Emiten konstruksi ke depannya masih bisa berpotensi mencatatkan kinerja yang positif, terlebih tahun depan sudah mulai ada pembangunan pada IKN. Rekomendasi akumulasi buy untuk PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) untuk jangka panjang dengan potensi upside 15%-20%," jelasnya.
Jono mengatakan proyek IKN Ini menjadi sentimen positif bagi emiten konstruksi dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kontrak emiten konstruksi.
"Jika melihat anggaran infrastruktur 2023 yang lebih tinggi dari tahun ini, tentu pemerintah optimistis untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur meskipun di tengah ancaman resesi dan kenaikan suku bunga,"Imbuhnya.
Analis BRI Danareksa Sekuritas Muhammad Naufal Yunas mengatakan telah mengidentifikasi beberapa perkembangan positif di sektor konstruksi, terutama mengenai kepastian pengembangan proyek menjelang tahun politik 2023-2024.
"Pencapaian kontrak baru yang lebih tinggi pada tahun 2022, serta dukungan pemerintah yang berkelanjutan untuk kapasitas kontraktor BUMN secara keseluruhan," jelasnya.
Rencana progresif pembangunan ibu kota dan potensi anggaran infrastruktur yang lebih tinggi tahun depan, Naufal yakini, merupakan katalis yang kuat untuk sektor konstruksi.
Baca Juga: Emiten Pelat Merah Haus Dana Segar
Baru-baru ini, pemerintah merilis rencana awal pembangunan ibu kota pada 2022-2025. Pemerintah memulai proses tender pada Juli, dan dapat dipastikan bahwa beberapa kontraktor BUMN sedang mempersiapkan proses ini.
Naufan menjelaskan pemerintah akan mengalokasikan sekitar Rp 368 triliun hingga Rp 418 triliun untuk anggaran infrastruktur tahun depan. Anggaran tersebut naik 14% dari anggaran 2022.
Sekitar 7% dari angka ini mencakup anggaran untuk pembangunan ibu kota negara, yakni sebesar Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun.
"Anggaran keseluruhan untuk pembangunan akan mencapai Rp 466 triliun sampai tahun 2045, meliputi lahan seluas 256.000 ha," jelasnya.
Baca Juga: Wijaya Karya (WIKA) Raih Kontrak Baru Rp 19 Triliun Hingga September 2022
Naufal mengatakan rencana terakhir menyebutkan 19%-20% anggaran pemerintah akan digunakan untuk pembiayaan, terutama untuk infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas konektivitas. Selain itu, fasilitas umum pendidikan dan kesehatan juga akan dibangun.
Pemerintah kini tengah menyiapkan kebijakan investasi untuk memberikan insentif bagi investor dalam pembangunan ibu kota baru. Peraturan lain yang akan datang akan mencakup cara lain pembiayaan pembangunan ibu kota seperti skema pembiayaan kreatif dan pajak khusus untuk IKN. Pemerintah menargetkan aturan baru itu bisa terbit tahun ini.
Naufan mempertahankan rating overweight terhadap sektor konstruksi dengan menimbang empat faktor pendukung.
Di antaranya kepastian yang lebih tinggi atas pengembangan proyek, pertumbuhan kontrak baru yang tinggi di luar proyek-proyek di IKN, dukungan pemerintah dalam peningkatan likuiditas dan profitabilitas proyek, serta saham emiten konstruksi memiliki valuasi yang tidak mahal alias murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
