Entitas Djarum Konversi Utang BTEL Jadi Saham, Jadi Peluang atau Beban?

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Entitas Grup Djarum, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo, resmi menggenggam 10,86% saham PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) setelah mengonversi Obligasi Wajib Konversi (OWK).

Berdasarkan laporan kepemilikan kepada Bursa Efek Indonesia, Protelindo menerima 4,85 miliar saham BTEL pada 20 Agustus 2026, dengan harga transaksi Rp 200 per saham dan status kepemilikan langsung.

Konversi tersebut membuat Protelindo, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), menjadi pemegang saham signifikan BTEL, meski perusahaan menegaskan tidak berstatus sebagai pengendali atas perusahaan tersebut.

Manajemen Protelindo menjelaskan kepemilikan BTEL bukan berasal dari pembelian saham maupun pelaksanaan Repurchase Agreement, melainkan konversi OWK berdasarkan Perjanjian Perdamaian bertanggal 8 Desember 2014 oleh Protelindo.

“Kepemilikan saham BTEL tersebut terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan konversi OWK berdasarkan Perjanjian Perdamaian, bukan pelaksanaan Repurchase Agreement, tanggal 8 Desember 2014,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (26/8/2026).

Adapun perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait PKPU BTEL pada 10 November 2014, yang mengatur penyelesaian kewajiban kepada kreditur melalui mekanisme OWK.

Dalam laporan keuangan Protelindo per 30 Juni 2026, piutang usaha tidak lancar dari BTEL, PT Internux, dan PT Net Satu Indonesia tercatat sekitar Rp 1,66 triliun secara keseluruhan.

Rinciannya, piutang dari BTEL mencapai Rp 1,26 triliun, sedangkan piutang dari Internux dan Net Satu Indonesia masing-masing sekitar Rp 347 miliar dan Rp 46,6 miliar.

Masih di laporan keuangan per 30 Juni 2026, Protelindo mencatat nilai OWK yang dimohonkan untuk dikonversi menjadi saham BTEL sekitar Rp 1,26 triliun, termasuk porsi Protelindo sekitar Rp 969,36 miliar berdasarkan nilai konversi kreditur.

Pada 20 Agustus 2026, sebanyak 6,32 miliar saham baru BTEL dikonversi, sehingga jumlah saham tercatat meningkat dari 38,33 miliar menjadi 44,65 miliar saham. Manajemen Protelindo menyatakan kepemilikan tersebut tidak material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan.

“Kepemilikan saham tersebut tidak bersifat material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan Protelindo. Dalam menjalankan strategi bisnisnya, Protelindo tetap berfokus pada pengembangan kegiatan usaha utamanya,” jelas manajemen Protelindo.

Analis Panin Sekuritas Elandry Pratama menilai kepemilikan 10,86% tersebut belum cukup kuat disebut sebagai ekspansi strategis Grup Djarum, mengingat saham diperoleh melalui penyelesaian piutang lama.

Menurutnya, posisi tersebut lebih tepat dipandang sebagai perubahan status Protelindo dari kreditur menjadi pemegang saham signifikan, bukan aksi akuisisi yang sejak awal dirancang untuk ekspansi bisnis.

“Kepemilikan Protelindo sebesar 10,86% di BTEL belum cukup kuat untuk disebut sebagai ekspansi strategis Grup Djarum, karena transaksi tersebut berasal dari konversi OWK,” ucapnya kepada Kontan, Rabu (26/8).

Meski demikian, Elandry melihat kepemilikan tersebut masih memiliki peluang dikembangkan menjadi bagian strategi lebih besar, mengingat bisnis BTEL di sektor TMT berpotensi bersinggungan dengan ekosistem digital TOWR.

Namun, dia menilai pasar masih perlu menunggu bukti konkret, seperti penambahan kepemilikan, keterlibatan manajemen, kerja sama operasional, atau injeksi aset sebelum menyimpulkan adanya sinergi strategis.

Setali tiga uang, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut kepemilikan Protelindo saat ini lebih mencerminkan warisan restrukturisasi utang lama daripada sinyal ekspansi baru Grup Djarum.

Dia bilang status Protelindo sebagai pemegang saham non pengendali serta penegasan bahwa kepemilikan tidak material memperkuat pandangan bahwa saham BTEL tersebut masih merupakan aset hasil restrukturisasi.

“Untuk saat ini, saham tersebut lebih tepat dibaca sebagai konsekuensi akhir dari proses restrukturisasi utang lama daripada sinyal bahwa Djarum sedang melakukan ekspansi strategis baru,” kata Nafan.

Nafan menilai dua skenario masih terbuka, yakni mempertahankan saham apabila muncul sinergi dengan infrastruktur telekomunikasi Protelindo atau melakukan monetisasi apabila kepemilikan tersebut tidak menghasilkan nilai ekonomis memadai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News