Begini Nasib Emiten BUMN Karya di Tengah Penurunan Status Kementerian BUMN

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan kinerja emiten BUMN Karya harus terus berjalan di tengah dinamika pengambilan keputusan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Asal tahu saja, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah yang telah menyepakati seluruh RUU BUMN pada rapat pengambilan keputusan tingkat I yang dilakukan di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Jumat (26/9/2026).

Dengan ini, RUU BUMN akan segera dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Salah satu poin yang menjadi sorotan dari RUU BUMN ini adalah perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Penurunan status Kementerian BUMN dilihat akan mempertegas posisi Danantara dalam mengontrol aset perusahaan pelat merah.

Apalagi, sejumlah aksi korporasi emiten pelat merah juga harus menunggu lampu hijau dari Danantara. Termasuk salah satunya adalah rencana merger emiten BUMN Karya yang ditargetkan selesai akhir tahun 2025.

Terkait hal itu, PT PP Tbk (PTPP) melihat bahwa perubahan status Kementerian BUMN menjadi lembaga tidak akan memengaruhi kinerja perseroan.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, proses rencana merger BUMN Karya juga masih berlangsung dan saat ini masih di tahap kajian.

“Saat ini kami masih menunggu hasil kajian tersebut,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (26/9).

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Ngatemin alias Emin bilang, WIKA masih fokus pada upaya menjaga kinerja operasional, melakukan peningkatan tata kelola dan digitalisasi, serta menerapkan inovasi metode kerja untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan agar sesuai target yang ditentukan. Sehingga, nantinya bisnis WIKA siap dan relevan dengan kebijakan yang diambil oleh stakeholder utama.

”Apapun keputusan yang nantinya diambil, kami meyakini tentunya hal ini sudah melalui berbagai aspek kajian, baik aspek birokrasi maupun keberlanjutan operasional,” ujarnya kepada Kontan, Senin (22/9) lalu.

Terkait proses integrasi BUMN Karya, WIKA mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait konsolidasi ini. Emin bilang, WIKA meyakini langkah konsolidasi emiten konstruksi pelat merah tersebut akan membawa manfaat.

“Baik itu dalam memperkuat peran BUMN Karya untuk mendukung program pemerintah, maupun menjaga keberlangsungan Perseroan sebagai agen utama pembangunan infrastruktur nasional,” katanya.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, penyusunan RUU BUMN nampak sangat tergesa-gesa.

Pembahasan yang terburu-buru untuk mengubah struktur kelembagaan pengawas aset negara triliunan rupiah juga menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam aspek governance (tata kelola) transparansi.

Sebagai perusahaan holding pengelola aset BUMN bernilai triliunan rupiah, risiko governance Danantara sangat tinggi. Sehingga, perlu sistem check and balance yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sementara, tata kelola Danantara saat ini masih rendah akibat tranparansi yang minim ke publik, mulai dari belum adanya laporan keuangan publik, pengawasan minim, hingga diisi oleh mantan presiden.

“Jangan korbankan akuntabilitas demi kecepatan. Seharusnya, Kementerian BUMN bisa berperan sebagai badan pengawas yang independen,” katanya kepada Kontan, Minggu (28/9).

VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi berpandangan, perubahan status menjadi BP BUMN tidak akan mengubah peran Kementerian BUMN. Artinya, akan BP BUMN akan tetap memegang saham seri A (atau 1%) mewakili pemerintah sebagai regulator, tetapi fungsi operasional akan dialihkan ke Danantara.

“Sehingga kontrol negara tetap ada, meski mekanisme pengambilan keputusan akan melibatkan BP BUMN dan Danantara,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (28/9).

Prospek Kinerja

Budi melihat, target merger BUMN Karya sepertinya hanya akan memperkeruh kewajiban-kewajiban emiten konstruksi pelat merah ini. Risiko terbesar merger bukan hanya hal teknis, tapi juga masalah tata kelola.

“Perlu diperhatikan juga apakah penyelesaian kewajiban tersebut tetap kuat di mata hukum di entitas baru pasca merger, serta bagaimana komitmen Pemerintah dan BUMN Karya bahwa entitas baru pasca merger akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” katanya.

Pelaku pasar juga disarankan Budi untuk menanti penyelesaian kewajiban utang para BUMN Karya demi memperbaiki debt to equity ratio (DER), dibandingkan mencari emiten yang kinerjanya akan menjadi paling bagus ke depan.

Audi melihat, keberhasilan rampungnya merger emiten BUMN Karya akan bergantung pada tiga hal utama. Pertama, selesainya proses administrasi peralihan kelembagaan BP BUMN dan Danantara.

Kedua, proses restrukturisasi utang emiten BUMN Karya mampu berjalan dengan mendapatkan persetujuan pemegang saham. Terakhir, kepatuhan para emiten BUMN Karya pada regulasi pasar modal.

“Terlebih, adanya emiten BUMN Karya yang memiliki potensi delisting akan menghambat (proses merger),” paparnya.

Ke depan, kinerja emiten BUMN Karya masih berpotensi stabil seiring dengan berjalannya implementasi konsolidasi yang dapat menurunkan biaya overhead, memperbaiki negosiasi kreditur, hingga menciptakan skala proyek besar.

“Selain itu, restrukturisasi utang yang berhasil, seperti pada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang pada beberapa seri obligasi telah mendapatkan persetujuan,” ungkapnya.

PTPP dinilai akan mencatatkan kinerja yang membaik hingga akhir tahun 2025 terutama dari sisi penambahan kontrak baru, meskipun laba perusahaan cenderung turun.

“Sedangkan WIKA masih aktif memangkas utang di kuartal II 2025. Lalu, ADHI masih terbebani utang tinggi, dan proses restrukturisasi utang WSKT masih berjalan,” katanya.

Audi pun merekomendasikan trading buy untuk PTPP dengan target harga Rp 472 per saham.