Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Jokowi akan menghentikan ekspor tambang bahan mentah, yakni bauksit pada 2022 ini. Selanjutnya, pada 2023 ekspor konsentrat tembaga juga akan dihentikan.
Hal ini menyusul keputusan penghentian ekspor bahan mentah atau bijih nikel pada 2020. Menurutnya, hilirisasi ini sangat dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Analis Binaartha Sekuritas Lingga Pratiwi menilai rencana penghentian ekspor tambang mineral mentah akan berdampak pada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Hanya saja, dampaknya tidak signifikan.
Menurutnya, ANTM sudah lama melaksanakan program hilirisasi di bidang pertambangan. "Karena sebagian besar nikel sudah ada di dalam negeri," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (14/1).
Di sisi lain, ia melihat bahwa rata-rata semua sudah lebih concern ke domestik lantaran sudah memiliki smelter masing-masing. Selain itu juga sudah olahan semua.
"Jadi harusnya bukan hal yang luar biasa lagi kecuali batubara kemarin," lanjutnya.
Baca Juga: Wamen BUMN: Jangan Langgar DMO, Ada Sanksi Menanti
Analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu juga sepakat bahwa rencana pemberhentian ekspor bauksit akan memberikan dampak terhadap kinerja ANTM. Menurutnya, kontribusi dari bauksit ke pendapatan tidak besar.
"Menurut kami, karena kontribusi bauksit yang tidak terlalu ke topline ANTM, sehingga dampaknya ke harga saham maupun fundamental tidak terlalu signifikan," paparnya.
Karenanya, ia masih merekomendasikan buy ANTM dengan target harga Rp 4.300 per saham.
Secara umum, Dessy melihat larangan ekspor bahan mentah, jika merefleksikan larangan ekspor nikel mental pada 1 Januari 2020 lalu, terlihat langkah tersebut cukup sukses. Aturan tersebut terlihat dapat menarik investasi ke dalam negeri dan juga mendorong kenaikan harga nikel global karena supply global sempat turun setelah Indonesia stop ekspor nikel mentah.
"Yang perlu diperhatikan adalah larangan tersebut diharapkan dapat diimbangi langkah pemerintah untuk mendorong penyerapan domestik yang lebih tinggi serta menyediakan smelter sehingga ada pasar substitusi bagi produsen yang tidak bisa ekspor lagi karena dilarang," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
