Banyak Mitra Ojol Daerah Tolak Komisi Berubah: Skema 20% Lebih Bermanfaat

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Jakarta - Sejumlah komunitas pengemudi ojek online (ojol) di berbagai wilayah di Tanah Air menyuarakan penolakan terhadap rencana revisi Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022 yang mengatur aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra.

Para driver yang menolak rencana revisi tersebut menilai komisi yang berlaku saat ini yang sebesar 20% dapat memberikan manfaat langsung bagi pengemudi maupun konsumen.

Beleid yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Komunitas driver asal Surabaya, Komunitas B_Des, juga menyuarakan penolakan revisi tersebut lantaran justru akan mengurangi benefit yang diterima driver, terutama soal perlindungan.

Dwi Wahyuliono, dari Komunitas B_Des, menyebut bahwa program-program dari aplikator seperti pelatihan, promo, dan bantuan operasional lebih terasa dibanding layanan yang menjanjikan potongan lebih kecil.

“Buat saya, potongannya masuk akal. Yang penting, kami dapat dukungan nyata. Kalau cuma kecil potongannya tapi gak ada perlindungan, itu malah nambah risiko,” kata Dwi kepada jurnalis, dikutip Minggu.

Masih di Surabaya, Imam Syafei dari Mitra Gocar Community juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas kerja yang ditopang oleh sistem yang bertanggung jawab.

“Potongan itu sebanding dengan apa yang kami terima ada promo pelanggan, bantuan medis, pelatihan. Itu semua mendukung kami tetap bisa kerja aman,” ucapnya.

Selain Surabaya, penolakan juga datang dari Ketua Forum Ojol Yogyakarta Bersatu (FOYB), Wuri Rahmawati. Dia mengatakan bahwa skema komisi yang berjalan saat ini telah terbukti mendatangkan keuntungan bagi mitra pengemudi, terutama dari sisi efisiensi operasional dan perlindungan kerja.

“Saya pribadi tidak masalah dengan skema komisi 20% karena driver merasakan manfaatnya seperti program-program yang meringankan biaya operasional ada voucher oli, servis, sparepart, ada asuransi dan promo-promo juga,” ujar Wuri.

Dia pun menyoroti isu penting lain: munculnya aplikator yang menawarkan tarif lebih murah namun tidak memberikan perlindungan kepada mitra ataupun pelanggan.

“Customer juga sekarang sensitif soal harga, apalagi ada aplikator yang pasang tarif di bawah aturan. Yang menjadi problem, aplikator yang harganya rendah dan potongan rendah gak ngasih apa-apa ke mitra ataupun customer kalau terjadi sesuatu,” katanya.

“Pemerintah sebaiknya fokus memberikan sanksi ke yang tidak patuh, daripada mengganggu sistem yang sudah terbukti ada manfaatnya,” tegasnya.

Di Balikpapan, Sudarlin dari komunitas Three Wolf & Siloam Driver mengatakan bahwa potongan komisi justru dibarengi dengan berbagai program bantuan seperti diskon servis kendaraan, sembako, hingga asuransi kecelakaan.

“Potongannya memang ada, tapi itu juga balik lagi ke kami. Buat kami, yang penting aplikatornya transparan dan peduli. Kalau ada masalah, ada yang bantu,” kata Sudarlin.

Hendra Kurniawan, pengemudi mobil dari komunitas Cepoet Balikpapan, menambahkan bahwa aplikator yang menerapkan skema ini justru lebih bertanggung jawab dan konsisten mendukung mitra.

Di Bali, pengemudi seperti I Gusti Anom Susila dan I Dewa Gede Suryadharma Setiawan menilai bahwa sistem yang ada saat ini membantu mereka tetap produktif. Mereka menyebut manfaat seperti subsidi servis, asuransi kerja, dan promo pelanggan sebagai bentuk nyata tanggung jawab aplikator.

“Kalau aplikator serius bantu mitra, komisi itu sebanding. Kami merasa dilindungi dan dihargai,” ujar Dewa Gede.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap pembentukan regulasi baru yang lebih menyeluruh bagi sektor transportasi daring, termasuk ojol, asal tak mengganggu ekosistem yang berjalan saat ini.

Hal ini disampaikan dalam forum diskusi bersama aplikator dan media di Jakarta, Senin (19/5). “Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem yang besar di sini, dari pengemudi, perusahaan, sampai masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” kata Dudy.