Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Obligasi berbasis proyek bisa menjadi alternatif investasi bagi investor. Para pemodal bisa mempertimbangkan obligasi proyek yang dijajaki PT Sumberdaya Sewatama. Sekretaris Perusahaan Sumberdaya Sewatama Nadia Diposanjoyo mengatakan, surat utang itu untuk membiayai proyek minihidro berkapasitas 50 megawatt (MW) di daerah Sulawesi.
Untuk rencana ini, pihaknya telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Pefindo Research Consulting dan Mandiri Sekuritas. "MoU itu untuk mengidentifikasi proyek di Sewatama. Mandiri Sekuritas tertarik melihat potensi penerbitan obligasi proyek untuk minihidro yang sedang dikembangkan Sewatama," ujar Nadia.
Pemilihan proyek minihidro, lantaran Sewatama memiliki peringkat stabil, yakni A. Selain itu, prospek bisnis perusahaan juga cerah. Direktur Pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Vonny Widjaja mengatakan, Sewatama belum mengajukan mandat pemeringkatan untuk obligasi proyek itu.
Menurut dia, obligasi berbasis proyek memiliki prospek menarik. "Apalagi kebutuhan infrastruktur sangat besar," tutur Vonny. Apabila rencana itu terwujud, penerbitan obligasi jenis itu yang pertama kali di Indonesia. Tapi penerbitan ini masih terkendala belum adanya aturan obligasi proyek.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida enggan berkomentar terkait hal ini. "Kami belum menerima pernyataan pendaftarannya, jadi saya belum dapat berkomentar," ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek. Pada tahun 2013 lalu, pemerintah menerbitkan project financing sukuk senilai Rp 800 miliar ke proyek jalur ganda kereta api Cirebon-Kroya segmen I. Kemudian pada 2014 pemerintah menerbitkan project financing sukuk senilai Rp 1,57 triliun untuk dua proyek di Kementerian Perhubungan dan satu proyek Kementerian Agama.
Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan project financing sukuk senilai Rp 7,14 triliun. Dari nilai itu, sekitar Rp 2,9 triliun untuk membiayai proyek di Kementerian Perhubungan dan Rp 3,5 triliun untuk proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Sisanya Rp 683 miliar untuk proyek di Kementerian Agama," ujar dia.
Seperti diketahui, project financing sukuk ini untuk membiayai proyek yang masih berjalan. Sedangkan sukuk dengan underlying asset proyek, merupakan proyek atau kegiatan yang sudah ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Kendati demikian, mekanisme pembiayaan proyek dalam project financing sukuk dengan cara membayarkan tagihan dari kementerian atau lembaga yang memiliki proyek itu. "Sehingga, saat proyek berjalan, akan dibayarkan menggunakan rupiah murni oleh pemerintah," tutur Suminto, Direktur Pembiayaan Syariah DJPU.
Analis Fixed Income Samuel Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico Demus mengatakan, obligasi proyek bisa menjadi diversifikasi sumber pendanaan, baik oleh korporasi maupun pemerintah. Korporasi, misalnya, dapat memakai penerbitan obligasi itu untuk membiayai proyek saat dana internal terbatas.
"Demikian juga dengan pemerintah yang membutuhkan pendanaan untuk beberapa proyek infrastruktur. Tentu hal ini sangat baik bagi pemerintah karena mampu mendapatkan pendanaan dari berbagai sisi," ujar Nico. Di sisi lain, obligasi proyek bisa menjadi alternatif investasi bagi investor. Nico memperkirakan obligasi ini akan membagikan kupon lebih besar ketimbang obligasi biasa.
"Sebab, risiko obligasi proyek lebih besar dibandingkan obligasi biasa karena dikhawatirkan proyek yang dikerjakan tidak selesai," tutur Nico. Oleh karena itu, lembaga pemeringkat harus jeli memberikan rating obligasi berbasis proyek. Sehingga, investor dapat melihat tingkat risiko melalui peringkat obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
