/2022/04/26/1849894064.jpg "Regulasi Tambang Lebih Jelas, Sentimen Positif Mengalir ke Saham Emiten Nikel")
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejelasan arah kebijakan sektor tambang dari pemerintah dinilai memberikan kepastian baru bagi pelaku industri, terutama di komoditas nikel.
Dalam briefing gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menegaskan bahwa skema gross split tetap dibatasi hanya untuk minyak dan gas, sementara sektor mineral dan batu bara tidak terdampak perubahan tersebut.
Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Hasan Barakwan dalam riset pada 9 Juni 2026 menilai keputusan ini menghilangkan salah satu ketidakpastian utama yang sebelumnya membayangi pasar.
Baca Juga: NQI Gandeng StarWiz Technology dalam Kemitraan Strategis Multi Juta Dolar
“Penegasan bahwa gross split hanya untuk migas menghapus kekhawatiran yang sempat beredar di kalangan pelaku pasar. Ini menjadi sentimen konstruktif dalam jangka pendek,” ujar Hasan.
Selain kepastian skema fiskal, pemerintah juga mengisyaratkan adanya penyesuaian lebih fleksibel terhadap kuota produksi melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dalam skema baru ini, produksi dapat ditingkatkan saat harga komoditas menguat, dan ditahan ketika harga melemah untuk menjaga stabilitas pasar.
Hasan menilai pendekatan ini sebagai strategi price-responsive yang lebih adaptif terhadap dinamika global. “Relaksasi kuota yang terukur ini mencerminkan upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan tanpa merusak harga,” jelasnya.
Meski ada potensi tambahan kuota pada paruh kedua 2026, dampaknya terhadap harga bijih nikel diperkirakan terbatas. Hasan menilai harga acuan mineral (HPM) nikel yang saat ini berada di kisaran sekitar US$ 60 per ton sudah cukup jauh di atas rata-rata tahun lalu di kisaran US$ 45–US$ 50 per ton.
“Tambahan kuota tidak otomatis menekan harga secara signifikan. Kondisi harga saat ini masih relatif mendukung profitabilitas produsen nikel,” tambahnya.
Baca Juga: Investasi Tembus Rp 113,4 Triliun, KEK Gresik Ajukan Perluasan Area Baru
Dengan demikian, sentimen terhadap emiten nikel dinilai tetap positif dalam jangka pendek hingga menengah.
Di tengah potensi penyesuaian kebijakan royalti ke depan, Hasan menilai pasar akan cenderung memilih emiten yang paling terlindungi dari risiko tersebut. Salah satu yang menonjol adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).
“ANTM menjadi pilihan utama karena lebih terlindungi dari risiko perubahan royalti,” kata Hasan.
Ia menjelaskan bahwa lebih dari 50% pendapatan ANTM berasal dari perdagangan emas domestik yang tidak dikenakan royalti dan tidak bergantung pada pasar ekspor. Selain itu, hanya sekitar 2% pendapatan perusahaan yang berasal dari ekspor, sehingga eksposurnya terhadap risiko eksternal relatif kecil.
Maybank Sekuritas Indonesia juga memperkirakan ANTM berpotensi memperoleh tambahan RKAB pada semester II tahun 2026 yang dapat mendukung pertumbuhan volume.
Secara keseluruhan, pasar menilai kejelasan regulasi ini sebagai katalis positif jangka pendek bagi sektor tambang, khususnya nikel. Namun, pelaku pasar tetap mencermati kemungkinan penyesuaian kebijakan lanjutan seiring upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Dengan kepastian aturan yang lebih jelas dan pendekatan kuota yang lebih fleksibel, sektor tambang Indonesia dinilai memasuki fase yang lebih stabil meski tetap dinamis mengikuti harga komoditas global.
Baca Juga: Hingga Mei 2026, Total Bangun Persada (TOTL) Raih Kontrak Baru Rp 2,6 Triliun
Adapun rekomendasi saham sektor nikel oleh Hasan adalah positif. Adapun pilihan sahamnya, Hasan merekomendasi buy saham ANTM di Rp 4.700, saham Merdeka Copper (MDKA) diberi rekomendasi buy dengan target harga Rp 3.800 per saham dan Vale (INCO) dipasang target Rp 8.000 per saham.
Saham Bumi Resources Minerals (BRMS) diberi rekomendasi hold dengan target harga Rp 950 per saham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
