Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT PNM Investment Management memutuskan mengubah Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dua reksadana terbitannya, yaitu Reksadana PNM Syariah dan Reksadana PNM Puas. Dalam KIK yang baru, mereka menghilangkan ketentuan nilai minimal portofolio dalam instrumen kas atau setara kas.
Menurut Solahuddin Jawas, Kepala Divisi Investasi PNM Investment Management, kebijakan ini mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Peraturan tersebut meniadakan ketentuan tentang portofolio dalam bentuk instrumen kas atau setara kas. "Kami memandang memang tidak perlu ada batasan minimal, karena manajer investasi (MI) tentu telah memperhitungkan arus kas yang mungkin terjadi," tegas Solahuddin di Jakarta, hari ini.
Dengan penghapusan tersebut, PNM bisa memaksimalkan porsi dana di instrumen tertentu. Misalnya, Solahuddin bilang, PNM akan memperbesar porsi investasi saham di reksadana PNM Syariah yang merupakan reksadana campuran.
Solahuddin berencana meningkatkan komposisi investasi saham di PNM Syariah hingga 65%. "Pelan-pelan, kami mulai melakukan pembelian, mumpung harga saham terkoreksi," bebernya. Kini, PNM menempatkan sekitar 60,8% portofolio di saham dan 28,3% di obligasi. Lantas, sisanya dalam bentuk kas atau setara kas.
Manajemen PNM berharap, strategi ini bisa menghasilkan keuntungan lebih besar. Dalam setahun terakhir, keuntungan (return) reksadana campuran PNM Syariah mencapai 13%. Namun Solahuddin tak mau membeberkan target return produk ini hingga akhir tahun nanti.
Sementara itu, di produk PNM Puas yang merupakan reksadana pasar uang, PNM berencana meningkatkan porsi portofolio surat utang berjangka waktu di bawah satu tahun sampai dengan 100%. Sebelumnya, porsi instrumen ini hanya 98%.
Namun, Solahuddin masih belum bisa memastikan kapan PNM akan menerapkan strategi itu. Pasalnya, "Kami sedang menunggu perkembangan rencana pengenaan pajak bunga obligasi," tegas Solahuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
