Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kideco Jaya Agung menjadi salah satu dari tujuh tambang generasi pertama yang menanti kepastian perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).
Izin operasional entitas usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) tersebut bakal habis pada 13 Maret 2023 mendatang.
Head of Corporate Communication Indika Energy, Ricky Fernando mengatakan, pihaknya akan terlebih dulu menunggu aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Minerba yang baru sebelum mengajukan permohonan perpanjangan kontrak.
Baca Juga: Hingga April 2020, Indika Energy (INDY) memproduksi 12,1 juta ton batubara
“Kontrak tambang Kideco berlaku hingga 13 Maret 2023 dan saat ini kami masih menunggu peraturan turunan dari UU Minerba yang baru untuk memperjelas implementasi beleid tersebut,” ujar Ricky kepada Kontan.co.id, Jumat (12/6).
Ricky berharap berharap bisa segera mengurus proses tersebut setelah pemerintah mengeluarkan peraturan turunan dari UU Minerba yang baru.
Per April 2020, produksi INDY melalui Kideoco Jaya Agung mengalami pertumbuhan. Ricky mengatakan, produksi dari Kideco Jaya Agung sebesar 11,5 juta ton batubara. Jumlah ini naik 9% dari realisasi produksi di periode yang sama tahun lalu yang sebesar 10,5 juta ton.
Baca Juga: Kontrak dengan Kideco dan Berau Akan Berakhir, Ini Strategi DOID
Sebagai gambaran, Kideco Jaya Agung memiliki konsensi tambang batubara seluas 47.500 hektar (Ha) yang terletak di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sebanyak 40% saham Kideco Jaya Agung dimiliki langsung oleh INDY.
Selain itu, emiten ini juga memiliki 51% saham Kideco Jaya Agung melalui PT Indika Inti Corpindo. Adapun 9% saham yang tersisa dimiliki oleh Samtan Co, Ltd asal Korea Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
