/2024/10/14/784260608.jpg "Pefindo Pangkas Rating Obligasi Wijaya Karya (WIKA) Jadi idD")
Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menghadapi penurunan peringkat surat utang setelah Pefindo menurunkan rating Obligasi Berkelanjutan II Tahap I menjadi idD dari sebelumnya idCCC.
Pefindo juga menurunkan peringkat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I WIKA menjadi idD(sy) dari idCCC(sy). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut penundaan pembayaran pokok dan kupon yang jatuh tempo 8 September 2026.
“Pefindo sebagai Lembaga Pemeringkat telah melakukan pemantauan khusus pada peringkat Obligasi menjadi idD dari idCCC serta Sukuk menjadi idD(sy) dari idCCC(sy),” tulis Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Ngatemin dalam keterbukaan informasi, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Sudah Investasi Rp 200 M, Bandara Dhoho Belum Dongkrak Kinerja Gudang Garam (GGRM)
Ngatemin mengatakan, penurunan peringkat tersebut berkaitan dengan penangguhan pembayaran kewajiban WIKA atas obligasi dan sukuk yang telah jatuh tempo. Kondisi tersebut sebelumnya juga telah disampaikan WIKA kepada publik.
“Penurunan peringkat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti penangguhan pembayaran jatuh tempo pokok serta kupon WIKA untuk Obligasi dan Sukuk yang jatuh tempo pada 8 September 2026,” kata Ngatemin.
Selain menurunkan peringkat dua instrumen tersebut, Pefindo mempertahankan peringkat korporasi WIKA pada level idSD. Peringkat obligasi dan sukuk WIKA lainnya juga masih berada pada level yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pefindo menyebut peringkat korporasi WIKA mencerminkan profil keuangan dan likuiditas yang lemah serta risiko dari ekspansi sebelumnya. Peringkat dapat ditinjau kembali apabila WIKA menyelesaikan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo.
Baca Juga: Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (12/9): Naik Rp 4.000 Jadi Rp 2.604.000 Per Gram
“WIKA akan terus melakukan komunikasi secara intensif bersama Wali Amanat dan pemegang Obligasi/Sukuk, untuk mencapai kesepakatan bersama dalam hal penyelesaian kewajiban,” jelas Ngatemin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
