Reporter: Dina Farisah | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir situs internet yang digunakan untuk kegiatan Mavrodi Mondial Moneybox atau Manusia Membantu Manusia (MMM). Selain itu, OJK meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mencopot penayangan iklan MMM di televisi.
Berdasarkan analisis OJK, MMM menjalankan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat. MMM menyerupai money game yang berpotensi gagal bayar. Maklum, keuntungan sebesar 30% per bulan bergantung pada perekrutan peserta baru.
MMM juga tidak memiliki izin dan tidak berbadan hukum. Tawaran ini juga tidak memiliki aset dasar atau underlying asset. Dengan pertimbangan tersebut, OJK telah menyurati Kemkominfo, meminta pemblokiran situs internet MMM. "Kami sudah menyampaikan surat kepada Kemkominfo pada 7 April berisi perlunya pemblokiran situs-situs MMM," kata Lutfi Zain Fuady, Direktur Penyidikan OJK, Kamis (9/4).
Selain itu, Rusli Nasution, Kepala Departemen Penyelidikan OJK, menuturkan, pihaknya akan mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meminta agar tayangan iklan MMM di televisi agar dicopot. Tujuannya, mencegah penyebarluasan informasi agar tidak merugikan masyarakat. Menurutnya, seleksi tayangan iklan berada di ranah KPI.
Rusli menyatakan, OJK juga telah mengundang koordinator MMM dari Bekasi, Tangerang dan Bogor pada 7 April lalu. Tujuannya, untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai skema MMM dari koordinator daerah masing-masing. Setelah dihubungi dan diundang oleh OJK, mereka berhalangan hadir, dengan alasan sibuk.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono mengatakan, roadshow ke stasiun televisi pengiklan MMM akan dilakukan pada minggu ini. Dalam roadshow itu, OJK akan meminta stasiun televisi agar lebih cermat dalam menyeleksi iklan yang ditayangkan.
Menurutnya, media juga memiliki peran penting mengedukasi masyarakat. "Kami meminta stasiun televisi melakukan screening iklan yang akan ditayangkan," pinta Kusumaningtuti. Tak cuma itu, sumber internal OJK menyebutkan, OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Tujuannya untuk mengetahui aliran dana MMM secara terang benderang. Sejauh ini, OJK telah menerima sebanyak 235 pertanyaan dari masyarakat yang masuk melalui layanan konsumen OJK terkait tawaran MMM.
Pertanyaan tersebut datang dari masyarakat sejak tahun 2013 hingga Kamis (9/4). Pertanyaan masyarakat antara lain terkait legalitas, izin, domisili dan bagaimana MMM bisa menjanjikan imbal hasil sebesar 30% per bulan. Pertanyaan tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Papua. Bahkan, ada pertanyaan dari orang Indonesia yang tengah berada di Hong Kong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
OJK: MMM berpotensi merugikan masyarakat
OJK segera memanggil manajemen MMM
