OJK-BEI Bertemu MSCI pada Senin (19/10), Mirae: Reformasi Tak Cukup Hanya Sanksi

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan bertemu dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (19/10/2026) untuk meminta kejelasan mengenai evaluasi reformasi pasar modal Indonesia. Pertemuan ini menjadi penting di tengah berlanjutnya investigasi terhadap sejumlah kasus pelanggaran pasar dan ketidakpastian mengenai kecukupan reformasi yang telah dilakukan.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wibisono, menilai langkah penegakan hukum regulator mulai menunjukkan kemajuan. Namun, tantangan utama bagi pasar modal Indonesia bukan sekadar besarnya sanksi, melainkan konsistensi penindakan, transparansi kepemilikan saham, serta keberlanjutan reformasi setelah kebijakan pembekuan yang berlaku saat ini dicabut.

Dalam laporan risetnya setelah mengikuti dialog antara OJK, BEI, dan sejumlah pelaku pasar domestik pada 18 Oktober, Rully menyebut masih ada sejumlah kasus yang tengah diselidiki. Di sisi lain, MSCI belum memberikan tanggapan eksplisit mengenai apakah berbagai langkah perbaikan yang telah ditempuh Indonesia sudah memadai.

Baca Juga: Medco (MEDC) Akuisisi 10% Blok Kutei, Fitch Proyeksi Leverage Naik 3 Kali

Penegakan hukum telah berjalan, dengan lebih banyak kasus masih dalam penyelidikan menjadi salah satu kesimpulan utama Mirae Asset dari dialog tersebut.

Sanksi ke Emiten

Salah satu perkembangan penting adalah pengenaan sanksi senilai Rp 2,1 triliun pada 16 Oktober 2026. Menurut Mirae Asset, nilai tersebut menjadi langkah penegakan hukum terbesar sejak pembekuan pada Januari lalu.

Sanksi itu berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham DSSA serta pelanggaran alokasi saham dalam penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) yang melibatkan BREN dan CUAN. Mirae Asset menegaskan bahwa sanksi dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, bukan kepada perusahaan tercatatnya.

Meski menjadi kemajuan berarti, Rully menilai besarnya denda bukan faktor penentu utama dalam penilaian MSCI. Hal yang lebih penting adalah kemampuan regulator menunjukkan rekam jejak pengawasan hingga penjatuhan sanksi secara konsisten di seluruh pasar, tidak hanya pada saham-saham berkapitalisasi besar.

Mirae Asset mengidentifikasi tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam konsultasi MSCI, yakni keterverifikasian kepemilikan saham dan effective free float, penegakan hukum yang bermakna, serta keberlanjutan reformasi setelah pembekuan dicabut.

Menurut Rully, tujuh pertanyaan dalam konsultasi MSCI lebih tepat dipahami sebagai serangkaian pengujian terhadap kualitas reformasi, bukan sekadar pemenuhan ambang batas angka tertentu.

Baca Juga: IHSG Anjlok 14,91% Sepekan Lalu, Risiko Arus Keluar Asing Membayangi Pasar Saham

Salah satu perkembangan yang dinilai positif adalah penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), yang kini mencakup sekitar 80 saham. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah untuk menjelaskan kesenjangan antara free float yang dilaporkan dan effective free float, yakni saham yang secara efektif tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Verifikasi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership juga menjadi agenda penting berikutnya. Transparansi mengenai siapa pemilik sebenarnya dari suatu saham dinilai krusial untuk memastikan perhitungan saham beredar yang dapat diperdagangkan mencerminkan kondisi pasar secara lebih akurat.

Menurut Mirae Asset, tujuh pertanyaan dalam konsultasi MSCI lebih tepat dipahami sebagai tiga pengujian utama terhadap kualitas reformasi, bukan sekadar pemenuhan ambang batas angka tertentu.

Rully menambahkan, periode hingga 30 April 2027 perlu dimanfaatkan untuk memperkuat bukti bahwa reformasi pasar modal Indonesia berjalan efektif. Mirae Asset menyarankan identifikasi kesenjangan data bersama MSCI, pengumpulan masukan langsung dari investor global, penilaian independen atas indikator utama, serta penyusunan dokumen pendukung secara komprehensif sebelum tenggat waktu.

Pembentukan kelompok kerja terkoordinasi juga dinilai dapat membantu proses tersebut. Kendati demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan MSCI.

Di tengah proses evaluasi, risiko arus keluar dana asing turut menjadi perhatian. Mirae Asset memperkirakan potensi arus keluar dana pasif sekitar US$ 3 miliar bergantung pada keputusan final MSCI dan tanggal implementasinya.

Namun, tekanan dapat muncul sebelum keputusan tersebut ditetapkan. Investor aktif berpotensi mengurangi eksposur terhadap saham Indonesia lebih awal apabila menilai risiko pasar meningkat.

Baca Juga: Bukaka (BUKK) Dirikan Tiga Anak Usaha untuk Garap Bisnis Listrik Terbarukan

Karena itu, pergerakan dana asing sepanjang pekan ini akan menjadi salah satu indikator awal untuk mengukur respons investor terhadap perkembangan reformasi dan ketidakpastian terkait MSCI.

Mirae Asset juga menyoroti kondisi makroekonomi yang berpotensi memperberat tekanan terhadap pasar saham domestik. Faktor tersebut mencakup imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury di atas 5%, nilai tukar rupiah yang mendekati Rp 18.000 per dolar AS, serta ruang fiskal yang semakin terbatas.

Kombinasi faktor tersebut dapat memengaruhi minat investor terhadap aset berisiko, terutama jika ketidakpastian mengenai evaluasi MSCI berlanjut.

Sejumlah agenda penting akan menjadi perhatian pelaku pasar dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari pertemuan OJK-BEI dengan MSCI pada 19 Oktober, RUPSLB BEI terkait demutualisasi pada 28 Oktober, tinjauan MSCI pada November 2026, hingga pembaruan indeks FTSE pada Desember.

Rangkaian agenda tersebut akan menjadi ujian bagi regulator untuk menunjukkan bahwa reformasi pasar modal Indonesia tidak berhenti pada pengumuman kebijakan dan pengenaan sanksi, tetapi juga menghasilkan perbaikan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News