Menilik Kepemilikan Saham Emiten Konglomerasi usai BEI Buka Data Hingga 1%

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepemilikan emiten konglomerasi kembali menjadi sorotan pasca Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merilis shareholder concentration list hingga 1%.

Asal tahu saja, rilis shareholder concentration list hingga 1% merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, penyajian informasi ini dilakukan secara terstruktur guna memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat kepada investor dan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% ini akan disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan setiap bulan melalui situs BEI.

Baca Juga: BEI & KSEI Rilis Kepemilikan Saham Emiten di Atas 1%, Kepercayaan Asing Bisa Kembali?

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan tata kelola Pasar Modal Indonesia,” katanya, Selasa (3/3/2026).

Pejabat Sementara Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik mengatakan, Data tersebut disediakan KSEI dan dipublikasikan melalui website IDX.

Rilis shareholders concentration list ini juga merupakan salah satu poin proposal BEI-KSEI kepada MSCI.

Dari data tersebut, bisa terungkap sejumlah nama pribadi yang memegang saham emiten miliknya. Misalnya saja, Prajogo Pangestu memiliki sejumlah saham emiten Grup Barito miliknya.

Dia menggenggam saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebanyak 71,37%, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) 84,1%, dan saham PT Chandra Asri Pacific (TPIA) 5,03%. 

Baca Juga: BEI dan KSEI Rilis Data Kepemilikan Saham di Atas 1%, Ini Tujuannya

Mayoritas pemegang saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) juga tercatat dipegang BRPT, yang dipegang juga oleh Prajogo.

Pengamat Pasar Modal & Co-Founder Pasar Dana Hans Kwee melihat, pembukaan data itu adalah transparansi, sehingga ultimate beneficiary owners (UBO) juga terlihat.

Transparansi data yang diiringi dengan peningkatan free float menjadi 15% diharapkan juga bisa membuat transaksi menjadi lebih tinggi.

“Sehingga kepemilikan oleh investor lebih banyak, free float lebih besar, sehingga transaksi lebih besar. Kalau transaksi lebih besar, risiko likuiditas menjadi turun,” katanya kepada Kontan, Rabu (4/3/2026).

Sayangnya, pembukaan data kepemilikan hingga 1% ini membuat sejumlah pihak afiliasi mengakali data saham yang mereka genggam.

Misalnya saja yang terjadi pada emiten afiliasi Grup Aguan dan Grup Salim. Grup Salim melepas kepemilikan sahamnya pada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) hingga di bawah 1%.

Baca Juga: Dirut BEI Mundur, IHSG Terkoreksi Tipis di Pagi Ini (30/1)

Transaksi itu dilakukan pada 12 dan 18 Februari, sementara rilis informasi dari BEI-KSEI adalah yang terdata pada 27 Februari.

Sebelum transaksi, perusahaan afiliasi Grup Salim, PT Tunas Mekar Jaya, punya saham CBDK setara 1,37%. Setelah transaksi, saham yang digenggam tinggal 0,93%.

Hans melihat, langkah tersebut bukan masalah besar. Meskipun para pemilik saham itu berupaya untuk mengurangi kepemilikan hingga ke bawah 1%. Namun, jika memang mereka masih mau mengakali itu, usahanya akan jauh lebih sulit.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat berpandangan, langkah BEI-KSEI itu tak terlalu menjamin bakal adanya transparansi dan perbaikan pasar modal.

Menurutnya, BEI-KSEI seharusnya hanya fokus pada saham yang memang terindikasi menggoreng saham. Sebab, banyak pihak yang memegang saham blue chip dengan porsi di atas 1%, tetapi tak serta merta menjadi market maker untuk emiten itu.

Baca Juga: IPO BEI Raup US$ 1,1 Miliar Sepanjang 2025, Didorong Sektor Energi dan Konsumer

“Data ini tidak membuat transparansi menjadi terbuka semua juga. Misalnya saja, dari Grup Bakrie, tidak mungkin mereka pakai nama asli, pasti pakai perusahaan cangkang,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (4/3).

Upaya rilis shareholder concentration list itu berpeluang membuka keinginan investor asing untuk masuk kembali ke pasar saham Indonesia. Sebagai gambaran, aliran dana asing sudah keluar dari pasar saham Indonesia sebanyak Rp 20,33 triliun di pasar reguler.

Sayangnya, net buy asing kemungkinan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Sebab, banyak sentimen buruk menghantui Bursa Indonesia, seperti konflik Timur Tengah dan penurunan rating pasar Indonesia oleh lembaga pemeringkat global.

Namun, Hans menegaskan bahwa dalam beberapa waktu belakangan, net buy sudah mulai kembali tercatat lantaran ada langkah dan respons positif dari self regulatory organization (SRO) Tanah Air terkait transformasi pasar saham.

Sementara, untuk investor ritel, Hans menyarankan untuk membeli saham-saham yang porsi kepemilikannya naik ke depan. Sebab, hal itu menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa orang-orang tengah melakukan akumulasi di saham tersebut.

Baca Juga: Ini Alasan Utama BEI Membuka Data Kepemilikan Saham Hanya Hingga 1%

"Dengan adanya langkah ini, investor bisa lebih percaya diri untuk menaruh dana mereka di pasar saham dan membuat pasar menjadi lebih likuid,” tuturnya.

Teguh bilang, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini turun pun bukan semata karena rilis shareholder concentration list, tetapi perihal penurunan rating dari lembaga pemeringkat global.

Untuk investor ritel, disarankan untuk berhenti dulu memilih saham konglomerasi dan mulai memilih emiten blue chip. “IHSG memang akan turun karena sejak awal kenaikannya karena ditopang oleh saham-saham konglomerasi itu,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News