Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo berjanji akan fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pada lima tahun mendatang. Sejumlah analis menilai ada beberapa sektor yang akan diuntungkan dengan program pemerintah yang akan datang.
Asal tahu saja, ada beberapa sektor yang akan digenjot di lima tahun ke depan, selain infrastruktur, sektor yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yakni sektor kesehatan, pariwisata, infrastruktur dan telekomunikasi.
Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai sektor infrastruktur, telekomunikasi, dan consumer goods bakal menarik untuk lima tahun ke depan.
Baca Juga: Jokowi beri bocoran kabinet periode dua, profesional lebih besar daripada parpol
“Sektor konstruksi atau infrastruktur masih menarik karena lima tahun kemarin baru permulaan, begitu juga dengan telekomunikasi dan ICT bakal menarik karena perkembangannya mutlak diperlukan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya kepada Kontan.co.id, Kamis (17/10).
Menurut Teguh, emiten di sektor konstruksi sejak lama tumbuh signifikan khususnya saat pembangunan infrastruktur dimulai. Meskipun dibayangi sentimen negatif dari rasio utang yang memprihatinkan, Teguh percaya pelan-pelan utang emiten sektor ini akan berkurang.
Teguh menilai dengan fokusnya pemerintah di peningkatan SDM maka harusnya pembangunan infrastruktur tidak terlalu masif lagi sehingga sifatnya hanya menuntaskan proyek-proyek yang sudah ada.
Selain itu, Teguh juga mencermati sektor consumer goods yang bakalan menjanjikan karena jika kualitas SDM meningkat, daya beli masyarakat juga akan naik. Imbasnya konsumsi akan tumbuh.
Kendati demikian, sektor yang akan kena beban di lima tahun mendatang adalah dari sektor kesehatan dan komoditas.
Menurut Teguh, selama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih defisit, kinerja emiten farmasi bakal sulit naik. Meski pemerintah menaikkan anggaran untuk BPJS Kesehatan, belum tentu akan banyak memberi dampak bagi emiten di sektor ini.
Sebab masalahnya bukan dari banyaknya anggaran yang digelontorkan tapi dari kepatuhan membayar masyarakat.
