kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini kata analis saham soal isu reshuffle kabinet


Selasa, 23 Juni 2015 / 20:40 WIB
Ini kata analis saham soal isu reshuffle kabinet


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Sejumlah analis pasar saham menanggapi beragam rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan pemerintah. Sebagian tidak setuju dilakukan saat ini karena dianggap masih terlalu dini karena untuk melakukan adaptasi setidaknya diperlukan waktu enam bulan.

Sementara yang lain setuju lantaran dalam sembilan bulan pertama hampir seluruh kementerian belum menunjukkan hasil kerjannya. Bahkan, kebijakan yang dikeluarkan justri menekan daya beli masayarakat.

Reza Nugraha, analis MNC Securitas sepakat jika resuffle kabinet segera dilakukan. Pasalnya, selama sembilan bulan ini jajaran kabinet Jokowi belum memiliki arah. "Hampir semua kementerian tidak menujjukkan kinerjanya kecuali kementerian perikanan," kata Reza.

Hingga saat ini, kata Reza, serapan anggaran pemerintah masih sangat minim sehingga ekonomi mengalami perlambatan. Sementara di sisi lain, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang menekan daya beli masayarakat. Padahal, konsumsi masyarakat merupakan penopang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara, Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri menilai belum tepat dilakukan resuffle saat ini. Menurutnya, menteri-menteri yang ada saat ini sebaiknya diberi kesempatan selama satu setengah tahun sampai dua tahun untuk menunjukkan kinerjanya.

Hans bilang, untuk adaptasi dikabinet setidaknya diperlukan waktu enam bulan. "Pekerjaan selama tiga bulan tentu belum bisa terlihat hasilnya," katanya. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini bukan hanya akibat masalah dalam negeri saja tetapi juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dunia.

Dia menilai kementerian yang sudah menujukkan kinerja yang cukup baik selama ini yakni kementerian perikanan dan kementerian keuangan. "Kinerja kementerian keuangan tampak dari proses APBNP yang berlangsung cepat," ujarnya.

Sementara kementerian yang kebijakannya kurang tepat menurut Hans adalah Kementerian Perhubungan terutama terkait dengan kebijakan low cost di industri penerbangan.

Hans bilang, kebijakan tersebut sangat tidak tepat. Pasalnya, penerbangan itu memiliki multiplayer efek sebanyak 12 kali sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. "Dengan aturan tersebut akan menurunkan tingkat bepergian orang," lanjut Hans.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×