Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melebur tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya menjadi tiga emiten. Peleburan ini dianggap menjadi solusi untuk penyehatan bisnis BUMN di bidang konstruksi.
"Di (BUMN) Karya hari ini kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan tujuh (BUMN) Karya menjadi tiga perusahaan karya," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3).
Secara rinci peleburan ini akan terdiri dari tiga skema penggabungan.
- Skema pertama, peleburan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dengan PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero). Ketiga perusahaan ini bergabung dengan fokus proyek pembangunan air, rel kereta api, dan lainnya.
- Skema kedua, penggabungan PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Peleburan ini akan berfokus pada proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan.
- Skema ketiga, konsolidasi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Konsolidasi ini akan berfokus pada proyek pembangunan pelabuhan laut, bandara, rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC), dan bangunan hunian/residensial.
Baca Juga: Emiten BUMN Karya Bakal Dilebur, Begini Kata Emiten
Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta melihat, peleburan ini memang untuk meningkatkan sinergi antara BUMN agar bisa semakin optimal kinerja keuangan. Langkah ini juga akan mempermudah restrukturisasi utang.
“Penggabungan ini juga bagus dalam meningkatkan performa kinerja bisnis dan penyelesaian proyek BUMN Karya” ujarnya kepada Kontan, Rabu (20/3).
Meskipun begitu, Nafan mengingatkan, agar BUMN Karya terus menerapkan good corporate governance (GCG) dalam menjalankan bisnis. Hal ini akan meyakinkan para investor bahwa BUMN Karya masih prospektif, meskipun arus kasnya masih negatif.
“Terkait sistem peleburannya, investor bisa memperhatikan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah,” tutur Nafan.
Baca Juga: Hutama Karya Targetkan Pendapatan Senilai Rp 26,5 Triliun di 2024
Asal tahu saja, dua emiten BUMN Karya yang disebutkan di atas, WIKA dan WSKT mengalami masalah keuangan dan jumlah utang yang tinggi. WSKT memiliki total utang sebesar Rp 41,2 triliun per Desember 2023 termasuk utang perbankan dan surat berharga, seperti obligasi.
Jika dirinci, utang WSKT dari perbankan hampir mencapai Rp 26,3 triliun, termasuk Kredit Modal Kerja (KMK) penjaminan senilai Rp 5,2 triliun. Lalu, obligasi nonpenjaminan Rp 4,7 triliun, dan obligasi penjaminan Rp 5 triliun.
“Adapun penyelesaian kewajiban tersebut akan bersumber dari margin proyek yang sedang berjalan, margin proyek yang akan datang, dan hasil bersih divestasi jalan tol yang dimiliki saat ini,” kata Direktur Keuangan WSKT Wiwi Suprihatno kepada Kontan.co.id, Rabu (20/3).
Baca Juga: Begini Kabar Terbaru Restrukturisasi Utang Waskita Karya (WSKT) Total Rp 41,2 Triliun
Sementara, WIKA telah merampungkan proses Master Restructuring Agreement (MRA) pada akhir Februari 2024 dengan nilai outstanding sebesar Rp 20,79 triliun.
WIKA juga memiliki masalah penundaan pelunasan pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023.
Namun, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan, Perseroan akan menggelar rapat umum pemegang sukuk (RUPSU) pada 3 April mendatang. Agenda RUPSU itu secara spesifik akan membahas pemenuhan kewajiban pembayaran kembali Sukuk I Tahap I Tahun 2020 Seri A.
“Pemenuhan kewajiban ini menggunakan kas yang sudah ada dan tidak berasal dari rights issue,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (20/3).
Asal tahu saja, penundaan pembayaran pokok ini membuat saham WIKA disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Desember 2023. Selain itu, WIKA juga menghadapi gugatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) akibat penundaan pembayaran sukuk.
Baca Juga: Erick Thohir Berencana Gabungkan 7 Perusahaan BUMN Konstruksi Jadi 3
Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas melihat, peleburan tersebut secara prospek akan berdampak bagus ke kinerja emiten BUMN Karya. Sebab, skema yang disampaikan pemerintah memiliki tujuan yang sesuai dengan fokus bisnis masing-masing Perusahaan.
“Peleburan ini berpotensi meningkatkan efisiensi, serta mengurangi duplikasi dan tumpang tindih proyek. Pada akhirnya, ini juga dapat memperkuat struktur keuangan atau memperbesar skala perusahaan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (20/3).
Bagi emiten yang masih mencatatkan kinerja baik, seperti PTPP dan ADHI, dampaknya berpotensi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi.
Sementara, emiten yang berkinerja negatif bisa berpotensi melakukan pemulihan keuangan dan meningkatkan daya saing.
“Proyek-proyek yang sedang berjalan juga diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Namun, ada kemungkinan penundaan atau pembatalan proyek baru untuk fokus pada integrasi,” tuturnya.
Baca Juga: Erick Thohir Minta PMN Rp 57,8 Triliun hingga 2025, untuk Asabri hingga Hutama Karya
Dalam jangka pendek, ada potensi fluktuasi harga saham emiten BUMN Karya selama proses integrasi. Sementara, dalam jangka panjang, kinerja dan daya saing BUMN Karya secara keseluruhan akan terkerek.
Oleh karena itu, investor pun disarankan untuk wait and see sambil menunggu kepastian hasil konsolidasi.
“Namun, jika sinyal buy kembali muncul, investor bisa trading buy dengan manajemen risiko yang ketat,” ungkap Sukarno.
Sukarno merekomendasikan trading buy untuk PTPP jika ada sinyal bullish kembali, dengan target harga Rp 575 – Rp 625 per saham dan level support di Rp 498 per saham. Sementara, ADHI direkomendasikan trading buy dengan target harga Rp 322 – Rp 336 per saham dan level support Rp 290 per saham.
Sementara, Nafan merekomendasikan accumulate untuk ADHI dan PTPP dengan target harga masing-masing Rp 448 per saham dan Rp 745 per saham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
