Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten BUMN Karya menyayangkan keputusan pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur pagu 2025.
Asal tahu saja, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya efisiensi yang menyebabkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pagu 2025 dipangkas.
Semula, pagu anggaran PU ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun pada pagu awal 2025. Anggaran itu lalu dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun hingga hanya tersisa Rp 29,57 triliun.
Pemangkasan anggaran infrastruktur itu pun telah berdampak langsung ke kinerja salah satu emiten BUMN Karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). WIKA mengaku mengalami penurunan arus kas dan raihan nilai kontrak baru akibat kebijakan tersebut.
Baca Juga: Sektor Infrastruktur Tertekan Pemangkasan Anggaran, Cek Rekomendasi Analis
Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan, perseroan saat ini tengah menghadapi keterbatasan likuiditas. Hal itu dilatarbelakangi oleh kondisi usaha industri konstruksi yang menantang akibat adanya pemangkasan anggaran infrastruktur oleh Pemerintah di tahun 2025 yang turun signifikan dibandingkan dengan tahun 2024.
Di sisi lain, dinamika kebijakan dan kondisi proyek turut menyebabkan penyerapan PMN yang diterima di tahun 2024 belum dapat diserap sepenuhnya. Kedua kondisi ini mengakibatkan WIKA mengalami keterbatasan unrestrictred cash.
“Saat ini perseroan tengah menghadapi kondisi bisnis yang menantang yang disebabkan adanya penurunan tender proyek di tahun 2024, baik dari pemerintah, BUMN, maupun swasta. Penurunan perolehan kontrak baru mengakibatkan turunnya penjualan, sehingga membuat arus kas masuk menurun,” ujarnya dalam keterbukaan informasi tanggal 14 Februari 2025.
Gara-gara itu, WIKA juga tak sanggup membayar pokok obligasi jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025. Ada dua surat utang jatuh tempo yang gagal dibayarkan pokoknya oleh WIKA, yaitu Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (WIKA02ACN2) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (SMWIKA02ACN2).
Pokok Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 sebesar Rp 1,75 triliun. Obligasi Seri A berjangka waktu tiga tahun, terhitung sejak tanggal 18 Februari, dalam jumlah sebesar Rp 593,95 miliar.
Sementara, pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 sebesar Rp 750 miliar. Sukuk Seri A yang berjangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal 18 Februari 2022, dalam jumlah sebesar Rp 412,90 miliar.
Baca Juga: Adhi Karya (ADHI) Catat Raihan Nilai Kontrak Baru Rp 257,2 Miliar Per Januari 2025
Kegagalan WIKA membayar pelunasan pokok surat utang tersebut membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian perdagangan sementara alias suspensi saham WIKA sejak 18 Februari 2025 hingga hari ini.
Sampai tanggal 14 Februari, WIKA pun belum mendapatkan kontrak baru di tahun 2025 yang dapat digunakan untuk menghasilkan arus kas masuk yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas keseluruhan nilai obligasi dan sukuk yang jatuh tempo di tanggal 18 Februari 2025.
Meskipun begitu, WIKA masih terus berupaya melakukan pemenuhan kewajiban atas bunga obligasi dan imbal hasil sukuk kepada para pemegang obligasi dan sukuk sesuai jadwal dalam perjanjian.
WIKA juga telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi dan sukuk di tahun 2024 sebesar Rp 1,27 triliun, baik yang telah jatuh tempo maupun melalui mekanisme call option (pelunasan dipercepat) sebagai pemenuhan perseroan atas kewajibannya.
“Namun, di tengah dinamika kondisi bisnis yang dihadapi serta upaya WIKA untuk terus melakukan transformasi, perseroan masih memerlukan waktu dan dukungan dari para pemegang obligasi dan sukuk serta para stakeholder,” kata Mahendra saat dihubungi ulang oleh Kontan, Selasa (18/2).
Tak hanya WIKA, sejumlah emiten BUMN Karya lainnya juga merasa keberatan dengan langkah efisiensi anggaran tersebut.
Misalnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) yang turut menyayangkan langkah pemangkasan anggaran infrastruktur itu. Sekretaris Perusahaan ADHI, Rozi Sparta mengatakan, pemangkasan anggaran berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan.
“Hal itu tampak dari dominannya kontribusi perolehan kontrak pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (21/2).
Di tengah kondisi yang menantang, ADHI membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 257,2 miliar per Januari 2025. Saat ini, ADHI pun tengah menggarap 105 proyek dan menargetkan raihan nilai kontrak baru di tahun 2025 naik 30%-40% dari raihan tahun 2024.
Namun, dengan penyesuaian prioritisasi program dan anggaran pemerintah, terdapat penyesuaian ulang untuk sejumlah proyek.
“Salah satunya adalah timeframe penyelesaian proyek yang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan anggaran proyek pemerintah,” ungkapnya.
ADHI juga menyiapkan beberapa langkah untuk merespons dinamika perubahan anggaran pagu 2025. “Di antaranya, memaksimalkan peluang perolehan kontrak segmentasi proyek BUMN/D dan swasta, serta optimalisasi capex dan opex tahun 2025,” papar Rozi.
Di sisi lain, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengaku masih optimistis meskipun anggaran infrastruktur pagu 2025 dipangkas.
Sekretaris Perusahaan PTPP, Joko Raharjo mengatakan, perseroan optimistis untuk mencapai target kinerja pada kuartal I tahun 2025.
Per Januari 2025, PTPP mengantongi nilai kontrak baru sebesar Rp 1,25 triliun. Sampai dengan saat ini, PTPP memiliki 83 proyek on going.
PTPP juga menargetkan pertumbuhan pemasaran di tahun 2025 naik 5% dari realisasi tahun sebelumnya. Mayoritas pareto terbesar pada proyek gedung sebesar 31,19%, proyek jalan dan jembatan sebesar 26,47%, serta pelabuhan sebesar 12,95%.
“Kami berkomitmen untuk dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target serta standar kualitas dan keamanan, dengan mengutamakan risk management dan asas keberlanjutan,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (21/2).
Baca Juga: Menilik Prospek Kinerja Emiten BUMN Karya Usai Pemangkasan Anggaran Infrastruktur
Selanjutnya: Pengamat: Ajakan Tarik Dana di Bank BUMN Termasuk Kampanye Gelap
Menarik Dibaca: Cek di Sini! Penerimaan Bansos BLT BBM 2025 Secara Online dan Offline
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
