/2026/05/04/650229050.jpg "Ada Rencana Demutualisasi BEI, Net Sell dan IHSG Makin Memburuk?")
Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa menjadi sentimen negatif ke aliran dana asing dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga akhir tahun 2026.
Upaya demutualisasi BEI sudah masuk dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon OJK mengatakan, penyusunan Peraturan OJK (POJK) terkait demutualisasi telah masuk dalam program legislasi mendesak di OJK. Targetnya, aturan ini rampung dalam tiga bulan lagi.
Baca Juga: IHSG Diproyeksi Lanjut Rebound, Tapi Level 6.000 Masih Sulit Ditembus
Nantinya, OJK akan membatasi kepemilikan saham mayoritas di BEI. Ketentuan tersebut penting untuk diatur untuk menjaga peran BEI tetap independen sebagai penyelenggara pasar modal. Selain itu, OJK juga akan mengatur pengembangan bisnis Bursa ke depan.
"Ke depan setelah demutualisasi, (Bursa) diizinkan untuk menciptakan profit dan membagikan dividen kepada pemegang saham," jelasnya.
Terkait skemanya, setelah aturan selesai akan ada kesepakatan jual beli alias private deal saham BEI antara pemegang saham saat ini dengan pemegang saham baru.
Dari pihak negara, pemegang saham barunya nanti adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara. Hal ini sudah diatur dalam UU P2SK pasal 8B.
Selain itu, tak menutup kemungkinan BEI didorong untuk melakukan initial public offering (IPO) setelah peraturan tahap awal demutualisasi rampung dan berjalan dengan baik.
Sehingga, tiga bulan lagi BEI akan didorong untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memutuskan terkait demutualisasi dan perubahan pengaturan terkait kepemilikan saham.
Baca Juga: SBN Ritel ORI030 Berpotensi Geser Likuiditas Investor, Ini Instrumen yang Terdampak
“Pemegang saham Bursa saat ini pun berhak menentukan arah demutualisasi ke depan,” paparnya.
Tae Yong Shim, Managing Director PT Samuel Tumbuh Bersama melihat, kehadiran Danantara dalam proses demutualisasi pasar modal Indonesia bisa menyebabkan sentralisasi kekuatan dari pemerintah terhadap pasar semakin besar.
Hal ini bisa menjadi berita buruk kala pasar telah merespons negatif kehadiran Danantara Sumberdaya Indonesia (DS) untuk mengelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.
Di negara lain, bursa efek merupakan perusahaan swasta yang meskipun juga melakukan demutualisasi, mereka melakukannya hanya dengan menjadi perusahaan terbuka.
“Tujuannya ini agar pengaturan dan penerapan kebijakan bisa menjadi transparan, alih-alih dikendalikan oleh satu pihak tunggal atau satu otoritas super yang memegang kendali penuh,” katanya, Jumat (3/7/2026).
Alhasil, kehadiran Danantara bisa menjadi kekhawatiran bagi sebagian besar investor asing. Sebab, yang diharapkan oleh investor adalah adanya mekanisme checks and balances.
Tujuannya, agar keseimbangan dan transparansi terjaga melalui mekanisme saling mengawasi agar tak ada satu pun pihak yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar.
“Jika instansi pemerintah ingin mengambil alih kendali atas bursa efek yang berstatus swasta, mungkin ini bukanlah kabar baik,” ungkapnya.
Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat melihat, upaya transformasi pasar saham Tanah Air sepanjang tahun 2026 sebenarnya tak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Artinya, masih ada kemungkinan peran pemerintah bisa menjadi stimulan perbaikan pasar saham Indonesia.
“Dengan dipegang hanya oleh anggota bursa (AB), aksi goreng-goreng saham terjadi dan itu yang menyebabkan MSCI kasih peringatan dan asing keluar,” ujarnya kepada Kontan, Senin (6/7/2026).
Namun, tetap ada moral hazard dari masuknya pemerintah sebagai pemegang saham BEI. Ini karena ada pergesekan kepentingan lantaran pemerintah juga memegang saham BUMN yang tercatat di Bursa.
Artinya, BEI harus dipastikan tetap independen, meskipun pemerintah masuk sebagai pemegang saham Bursa. Caranya, dengan memastikan tidak ada pemegang saham mayoritas di BEI.
“Kalau pemerintah masuk, jangan sampai 50%. Misalnya, proporsinya bisa 10% saham BEI dipegang Kemenkeu, 10% BI, dan 10% Danantara,” katanya.
Henry Wibowo, Co-Founder of Alphagate Capital, ex Chief Indonesia Strategist of J.P. Morgan mengatakan, apabila Danantara mampu mendorong reformasi besar di pasar modal Indonesia melalui BEI, maka hal tersebut justru dapat menjadi katalis positif untuk mengembalikan minat investor asing ke pasar Indonesia.
“Khususnya, peran dalam meningkatkan transparansi dan kualitas keterbukaan informasi serta memperkuat penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar,” ujarnya kepada Kontan, Senin (6/7/2026).
Pada paruh kedua 2026, pasar dinilai masih dibayangi kombinasi antara tekanan rupiah, kenaikan imbal hasil, dan ketidakpastian kebijakan.
Shim menambahkan, siklus kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) saat ini memiliki kemiripan dengan kondisi 2018, ketika kenaikan suku bunga dilakukan untuk meredam pelemahan rupiah dan mengembalikan kepercayaan investor asing.
Pada tahun 2026, BI rate telah naik dari 4,75% pada Maret 2026 menjadi 5,75% pada Juni 2026.
Hari ini (6/7), rupiah sudah menyentuh Rp 17.995 per dolar Amerika Serikat (AS). IHSG hari ini ada di level 5.916, turun 31,58% year to date (YTD).
Dana asing sudah mengalir keluar dari bursa Tanah Air sebesar Rp88,91 triliun YTD di pasar reguler dan Rp 74,41 triliun YTD di seluruh pasar.
Menurutnya, masalah utamanya bukan hanya kenaikan suku bunga, tetapi alasan di balik kenaikan tersebut.
“Ketika pasar membaca bahwa kenaikan suku bunga dilakukan untuk mengorbankan pertumbuhan demi stabilitas, investor akan menjadi lebih berhati-hati terhadap aset berisiko,” katanya.
Teguh pun berpandangan, investor asing masih wait and see hingga akhir tahun 2026 di tengah sentimen ini. Tak menutup kemungkinan, net sell asing bisa tembus hingga Rp 100 triliun di akhir tahun 2026.
Meskipun begitu, dengan dorongan investor domestik, IHSG masih berpotensi menyentuh level 6.500 - 7.000 di akhir tahun. Alasannya, karena kinerja fundamental, seperti kinerja emiten Tanah Air masih baik.
“Dengan bantuan investor ritel, IHSG masih bisa ke 6.500 di akhir tahun. Namun, jika asing berbalik masuk lagi, bisa di atas 7.000,” tuturnya.
Investor ritel pun disarankan untuk tetap hold dan bertansaksi di pasar saham Tanah Air. Dengan adanya laporan keuangan kuartal II yang bisa tercatat baik dengan salah satu sentimen dari penurunan harga minyak dunia, ini bisa menjadi momentum average down untuk investor ritel.
Teguh pun menyarankan investor untuk memerhatikan sektor perbankan, ritel, dan konsumer hingga akhir 2026.
“Ketiga sektor itu bisa masih mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama pertumbuhan ekonomi bagus, kinerja ketiga sektor itu juga akan baik,” ungkapnya.
Henry memperkirakan, IHSG berpotensi mengalami rebound sebesar sekitar 20–30% hingga akhir 2026 apabila reformasi pasar modal domestik dapat dijalankan secara efektif.
Sentimen pendorong lainnya berasal dari harga minyak dunia stabil di bawah US$ 80 per barel seiring meredanya konflik di Timur Tengah. Harga minyak yang lebih rendah akan memberikan dampak positif terhadap posisi fiskal Indonesia, sekaligus membantu memperkuat nilai tukar rupiah.
“Kondisi tersebut berpotensi menjadi pendorong pemulihan sentimen investor terhadap pasar saham Indonesia,” ungkapnya.
Saat ini, aktivitas perdagangan di pasar saham Indonesia masih didominasi oleh investor ritel, yang cenderung sangat responsif terhadap perkembangan terkait status Indonesia di penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE. Di sisi lain, partisipasi investor asing masih relatif rendah dalam beberapa bulan terakhir.
“Untuk mendorong arus dana asing kembali masuk ke Indonesia, diperlukan implementasi reformasi pasar modal yang nyata dan kredibel sehingga dapat meningkatkan kembali kepercayaan investor,” tuturnya.
Henry juga melihat sektor perbankan masih prospektif hingga akhir tahun 2026, karena valuasinya masih menarik dan didukung oleh dividend yield yang atraktif.
Selain itu, ada peluang pada sektor konsumer yang berpotensi memperoleh manfaat dari stabilnya harga minyak pada paruh kedua 2026, sehingga margin keuntungan berpeluang membaik.
”Di luar itu, sejumlah saham dari kelompok konglomerasi tertentu yang tengah menjalankan transformasi manajemen serta berbagai inisiatif untuk meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
