Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro
JAKARTA. Jika tak ada aral melintang, hari ini (21/6) mulai pukul 16:00 WIB, tujuh lembaga negara akan meneken surat keputusan bersama (SKB) Satuan Tugas Waspada Investasi. Acara berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.
Ketujuh lembaga yang terlibat dalam Satgas Waspada Investasi adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Hari ini kami akan menandatangani SKB Satgas Waspada Investasi," ungkap Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, kepada KONTAN melalui pesan WhatsApp, hari ini.
Sebelumnya, Tongam menjelaskan, SKB Satgas Waspada Investasi merupakan komitmen bersama tujuh lembaga negara untuk mencegah dan menangani investasi ilegal. Selain komitmen bersama, berbekal SKB tersebut, ketujuh lembaga akan membentuk Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah di Indonesia. Satgas Daerah akan memiliki kewenangan dan keleluasan menangani kasus investasi bodong. Dengan cakupan yang lebih luas, pemerintah berharap pencegahan dan pemberantasan investasi bodong bisa efektif.
Dengan penandatanganan SKB Satgas Waspada Investasi, Tongam mengharapkan segala aktivitas dan tugas anggota Satgas di lapangan berjalan efektif. Tentunya, ketujuh lembaga pemerintah yang masuk Satgas Waspada Investasi akan saling berkoordinasi untuk menutup peluang tumbuh suburnya investasi bodong di Indonesia. Maklumlah, "Praktek investasi bodong kerap memanfaatkan celah hukum di Indonesia," ungkap Tongam, yang juga menjabat Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Departemen Penyidikan OJK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
